MATANEWSTV.com
Medan, Sumut –Dalam agenda konsolidasi media yang digelar oleh Bawaslu RI bekerja sama dengan Bawaslu Sumatera Utara (Sumut) di Hotel Grand Antare, Kamis (21/11/2024).
Staf Bawaslu RI, Nur Fauzi Abdilah, mengungkapkan bahwa Sumut masuk dalam kategori Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sedang dan berada di peringkat 5 (kelima) secara nasional.
Menurut Nur, IKP Sumut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya potensi pelanggaran administratif, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan praktik politik uang.
“Sumut menempati peringkat kelima dalam kategori IKP sedang. Hal ini menjadi perhatian serius kami, terutama mengingat dinamika politik yang cukup kompleks di provinsi ini,” jelas Nur.
Nur juga menambahkan bahwa kegiatan konsolidasi media ini bertujuan untuk mendorong Sumut agar keluar dari kategori sedang dan masuk ke kategori baik.
Konsolidasi serupa juga digelar di empat provinsi lain, yakni Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat.
“Media menjadi garda terdepan Bawaslu dalam memberikan informasi yang benar, akurat, dan objektif kepada masyarakat,” ujarnya.
Komisioner Koordinator Divisi Humas dan Datin Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, menyatakan komitmennya untuk memperketat pengawasan demi memitigasi potensi kerawanan.
“Kami sadar tantangan di Sumut cukup besar. Namun, kami berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan pihak keamanan, media, dan masyarakat sipil,” ujar Saut.
Bawaslu Sumut telah mengambil sejumlah langkah strategis, seperti penguatan kapasitas panitia pengawas di tingkat kecamatan dan desa, serta penyebaran posko pengaduan pelanggaran di seluruh kabupaten/kota di Sumut.
Selain itu, mereka telah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Dalam Kantor (RDK) sebagai sarana optimalisasi pengawasan partisipatif.
“Kami melibatkan mahasiswa, wartawan, dan media massa dalam proses pengawasan pemilu. Selain itu, kami mendorong keterlibatan aktif masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran. Pengawasan partisipatif adalah kunci keberhasilan kita bersama,” tegas Saut.
Saut juga menyoroti pentingnya edukasi kepada pemilih untuk mengurangi potensi praktik politik uang dan kampanye hitam.
Melalui berbagai program sosialisasi, Bawaslu berharap kesadaran pemilih meningkat sehingga kualitas demokrasi di Sumut dapat terjaga.
“Dengan adanya laporan IKP ini, Bawaslu RI berharap setiap daerah, termasuk Sumut, dapat mengambil langkah proaktif untuk meminimalkan risiko dan memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar, jujur, dan adil,” pungkas Saut.
Ibnu hajar^
