MATANEWSTV.com
Pakpak Bharat, Sumut – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pakpak Bharat memaparkan hasil pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Senin (25/11/2024).
Ketua Bawaslu Pakpak Bharat, Faisal Alfredi, M.Pd., didampingi anggota Bawaslu lainnya, mengungkapkan identifikasi potensi kerawanan dan langkah pencegahan yang telah dilakukan.
Faisal menyebutkan, Bawaslu Pakpak Bharat telah memetakan potensi kerawanan di 105 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 52 desa dan 8 kecamatan.
Dari hasil pemetaan, ditemukan tujuh desa yang berpotensi rawan, diantaranya :
- 4 (empat) desa di Kecamatan Pagindar (Napatalun Perlambuken, Sibagindar, Pagindar, dan Lambettar)
- 1 (satu) desa di Kecamatan Salak (Sibongkaras), dan
- 2 (dua) desa di Kecamatan Kerajaan (Majanggut II dan Kuta Dame).
“Kerawanan tersebut disebabkan oleh faktor geografis, medan/akses jalan yang ekstrem, serta potensi mobilisasi pemilih di daerah perbatasan, seperti Desa Kuta Dame yang berbatasan dengan Kabupaten Dairi,” ujar Faisal.
Upaya Pencegahan
Bawaslu Pakpak Bharat telah mengintensifkan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, baik sebagai pemilih maupun pengawas secara partisipatif.
Langkah pencegahan lainnya mencakup sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri melalui tatap muka dan penyampaian surat imbauan tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada :
- Tahap pencalonan, dan
- Tahap kampanye.
“Selain itu, untuk memastikan netralitas kepala desa dan perangkat desa, Bawaslu juga telah menyampaikan imbauan tertulis melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA),” tambah Faisal.
Peran Masyarakat Ditekankan
Faisal menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat.
“Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dalam demokrasi diharapkan aktif melaporkan pelanggaran yang ditemukan ke Bawaslu,” katanya.
Belum Ada Laporan Pelanggaran
Sejauh ini, Bawaslu Pakpak Bharat belum menerima laporan atau menemukan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.
Namun, pengawasan tetap dilakukan secara intensif untuk memastikan proses berlangsung sesuai regulasi.
Apresiasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Saut Boangmanalu, S.Th., M.M., yang juga Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam pengawasan Pilkada.
“Pengawasan yang melibatkan Bawaslu, aparat penegak hukum, media, masyarakat sipil, dan pengamat independen mencerminkan semangat demokrasi yang sehat. Dedikasi mereka memastikan proses Pilkada berjalan jujur, adil, dan transparan,” ungkap Saut.
Saut juga menekankan pentingnya kerja sama antar elemen masyarakat dalam menciptakan Pilkada yang damai dan bermartabat.
“Semoga semangat ini terus terjaga demi pembangunan demokrasi yang lebih baik. Terima kasih atas pengabdian, profesionalisme, dan keikhlasan seluruh pihak yang telah mengawal pesta demokrasi ini,” tutupnya.
Ibnu hajar^
