matanewstv.com
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan secara daring kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat dan Sumatra Barat, Senin (02/12/2024).
Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, bersih, dan bebas dari pungutan liar (pungli).
“Tugas pokok Bapak/Ibu di Kantor Pertanahan adalah pelayanan publik. Setiap hari kita melayani masyarakat, dan isu utama dalam pelayanan publik adalah waktu layanan yang lama dan pungli. Oleh karena itu, tugas kita adalah mengubah citra ini menjadi lebih cepat dan bersih melalui pembenahan-pembenahan,” ujar Nusron Wahid.
Menteri Nusron menegaskan bahwa perbaikan pelayanan publik harus dimulai dari pembenahan sistem dan sumber daya manusia (SDM).
“Sistem itu mencakup proses bisnis dan solusi berbasis teknologi (_IT Solution_). Di Kantor Pusat, kami berupaya menyederhanakan proses bisnis dengan teknologi tanpa mengorbankan akuntabilitas, kehati-hatian, dan pengelolaan risiko. Dalam bekerja, kita harus memikirkan dampak ke depannya, termasuk potensi gugatan hukum,” jelasnya.
Selain itu, Nusron juga mengingatkan pentingnya peningkatan pemahaman mengenai tata ruang, terutama di Kanwil BPN Provinsi Papua Barat.
“Sebagian besar pegawai BPN memiliki latar belakang pertanahan, sementara keahlian di bidang tata ruang masih minim. Oleh karena itu, jajaran harus memperluas wawasan tentang isu tata ruang dan membangun kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di pemerintah daerah,” imbuhnya.
Dalam pengarahan kepada Kanwil BPN Provinsi Sumatra Barat, Menteri Nusron menyoroti dua prioritas utama: digitalisasi layanan pertanahan dan penyederhanaan proses bisnis.
“Digitalisasi dan _business process_ harus dibuat lebih sederhana untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Digitalisasi tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga diharapkan mampu mengurangi hambatan, termasuk pungli, yang masih menjadi isu di beberapa daerah.
“Isu utama pelayanan adalah keterlambatan dan pungli. Kita harus mengubahnya menjadi layanan yang cepat dan bersih tanpa adanya pembayaran yang tidak semestinya,” tambah Nusron.
Pengarahan diawali dengan pemaparan capaian program strategis oleh Kepala Kanwil BPN Papua Barat, Jhon Wiclif Aufa, dan Kepala Kanwil BPN Sumatra Barat, Dewi Sri Puspita.
Pertemuan ini diikuti oleh seluruh Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kanwil BPN kedua provinsi, dengan Harison Mocodompis, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, sebagai moderator.
Sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN turut hadir untuk mendukung jalannya pengarahan.
Melalui pengarahan ini, Menteri Nusron Wahid berharap agar jajaran Kanwil BPN dapat menjalankan tugas dengan lebih baik, memberikan pelayanan yang optimal, dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi BPN.
“Pelayanan publik adalah wajah kita di mata masyarakat. Mari bersama-sama kita perbaiki dan tingkatkan agar lebih baik,” pungkasnya.
(Nain)
