MATANEWSTV.com || MEDAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi raihan opini WTP ke-13 secara berturut-turut bagi Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekaligus menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang dan Ketua DPRD Labuhanbatu Selatan Ari Winata. Penyerahan berlangsung di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/5/2026), serta turut dihadiri Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution.
Dalam sambutannya, Paula Henry Simatupang menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan sejumlah indikator, di antaranya kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
BPK juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas komitmen dan kerja sama selama proses pemeriksaan sehingga seluruh tahapan audit dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut.
Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus berkomitmen menjaga disiplin, integritas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, raihan opini WTP ke-13 ini menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat transparansi, serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Fery.
Ia menegaskan, opini WTP bukan hanya menjadi simbol keberhasilan administrasi keuangan, tetapi juga wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Fery juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, serta memperkuat kolaborasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan dipercaya publik.
Pada kesempatan yang sama, BPK RI Perwakilan Sumatera Utara turut menyerahkan LHP kepada 14 pemerintah daerah lainnya di Sumatera Utara, di antaranya Kabupaten Asahan, Karo, Deli Serdang, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, serta Kota Pematangsiantar.
🔹Ali Doar Nasution S.Pd
