Simalungun, matanewstv.com –
Menyongsong Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara menggandeng Kolaborasi Anak Bangsa (Kolega), kelompok Cipayung, dan media untuk memperkuat pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menolak praktik politik uang.
Acara ini dilaksanakan di Hotel Agave, Kabupaten Simalungun, pada Sabtu (2/11/2024), melalui forum diskusi yang diharapkan mampu menggerakkan peran lintas sektor dalam menjaga integritas pemilu.
Komisioner Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, menyatakan bahwa forum grup diskusi (FGD) ini berfokus pada pengawasan netralitas ASN dan menolak praktik politik uang yang merusak proses demokrasi.
“Kami ingin masyarakat dan ASN paham betul bahwa Pilkada harus berjalan secara jujur, adil, dan tanpa intervensi kepentingan politik praktis,” ujar Saut.
Menurutnya, kolaborasi ini melibatkan berbagai elemen, seperti Kolega dan kelompok Cipayung plus yang terdiri dari organisasi kepemudaan seperti GMNI, HMI, IMM, PMII, dan Kopasis. Selain itu, media juga diharapkan aktif dalam memberikan informasi objektif kepada publik.
“Peran media sangat besar dalam memberikan informasi kredibel dan mengawal proses pilkada secara netral,” tambahnya.
Saut optimis bahwa kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, menciptakan pilkada berkualitas, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Sumatera Utara.
Psalmen Padang, perwakilan Kolega, menyampaikan komitmennya untuk bekerja sama dalam memastikan pemilu bersih dan bebas dari politik uang.
“Kami menolak segala bentuk politik uang dan memastikan ASN tidak terlibat politik praktis. Pemilu adalah hak dasar yang dijamin konstitusi, wujud dari kedaulatan rakyat,” katanya.
Psalmen juga menekankan pentingnya menghindari politik identitas demi menciptakan demokrasi inklusif dan partisipatif.
Ia mendorong Bawaslu untuk terus meningkatkan pengawasan antar lembaga negara guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan fungsi pemerintahan dijalankan secara demokratis.
“Bawaslu berperan penting dalam memastikan seluruh proses pemilu berjalan netral, tanpa memihak kandidat atau partai politik tertentu. Kepercayaan publik terhadap pemilu harus terjaga,” ujarnya.
Sementara itu, Cavin Tampubolon, salah satu peserta diskusi, mengungkapkan bahwa netralitas ASN selama ini hanya berlangsung dalam batasan formal, sementara pelanggaran masih sering terjadi di tingkat daerah.
Ia berharap adanya tindakan lebih tegas dari Bawaslu dalam menghadapi kasus ketidaknetralan ASN.
Cavin juga menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan FGD di Kabupaten Simalungun, yang dianggap dapat memperkuat suara daerah dalam proses demokrasi.
“Semoga setelah FGD ini, ada tindak lanjut yang konkret dari Bawaslu Sumut untuk mensukseskan Pemilu 2024,” ujarnya.
Dengan komitmen bersama lintas sektor ini, Bawaslu Sumut berharap dapat menciptakan pilkada yang bersih, netral, dan transparan demi demokrasi yang lebih baik di Indonesia.
(Ibnu Hajar)
