Simalungun, matanewstv.com– Polres Simalungun berhasil mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Gerakan Masyarakat Tutup TPL di depan Kantor Pengadilan Negeri Simalungun.
Aksi tersebut terkait dengan sidang praperadilan yang diajukan oleh Thomson Ambarita dan rekan, yang akhirnya ditolak sepenuhnya oleh hakim.
Sidang praperadilan dengan nomor perkara 4/Pid.Pra/2024/PN.Simalungun berlangsung di Ruang Tirta Pengadilan Negeri Simalungun, dipimpin oleh Hakim Anggreana Elisabet Roria Sormin, S.H., M.H., dan panitera Ronal Julius Tampubolon, S.H., M.H. Para pemohon, yakni Thomson Ambarita, Jonni Ambarita, Giofani Ambarita, dan Paranda Tamba, diwakili oleh kuasa hukum mereka, Boi Raja Marpaung, S.H., M.H., sementara termohon adalah Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kapolres Simalungun.
Kapolsek Bangun, AKP Esron Siahaan, yang bertindak sebagai Perwira Pengendali Wilayah, memimpin apel pengecekan dan pengarahan pada pagi hari sebelum aksi dimulai. Sekitar pukul 10.00 WIB, massa dari Aliansi Gerakan Masyarakat Tutup TPL, yang berjumlah sekitar 70 orang, tiba di Kantor Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Simalungun, Jalan Asahan KM 3,5, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.
Massa, yang dipimpin oleh Calvin Tampubolon dan Donni Munthe, melakukan orasi di depan kantor pengadilan dengan didampingi oleh sejumlah mahasiswa dari organisasi GMKI, PMKRI, dan GMNI.
Sidang dimulai pada pukul 13.55 WIB dengan agenda pembacaan putusan. Hakim memutuskan untuk menolak sepenuhnya gugatan praperadilan yang diajukan oleh para pemohon.
Putusan ini disambut dengan kekecewaan oleh massa, yang kemudian melanjutkan orasi di luar gedung pengadilan.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung hingga pukul 16.05 WIB ini tetap berjalan dengan tertib di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian. Kapolsek Bangun, AKP Esron Siahaan, menyatakan bahwa seluruh rangkaian pengamanan berlangsung aman dan lancar tanpa adanya insiden.
“Kami bersyukur bahwa pengamanan berjalan dengan baik tanpa adanya insiden. Ke depannya, kami akan terus meningkatkan kesiapan personel dan kelengkapan perorangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Pengamanan yang dilakukan oleh Polres Simalungun menunjukkan kesiapan dan profesionalisme aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban umum serta menegakkan hukum selama aksi unjuk rasa berlangsung.
Meskipun putusan pengadilan tidak sesuai dengan harapan para pengunjuk rasa, kegiatan ini berakhir dengan tertib dan tanpa gangguan keamanan yang berarti.
(Nain)
