Medan, MATANEWSTV com — Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesebelas kalinya berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023.
Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan S.E., M.M., Ak., CA., CSFA, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Opini WTP tersebut kepada Bupati Labusel, H. Edimin.
Penyerahan dilakukan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, pada Senin malam (27/05/24).
Selain Labusel, penghargaan juga diberikan kepada Binjai, Labura, Nias Barat, Padang Sidempuan, dan Nias Selatan.
Dalam sambutannya, Bupati H. Edimin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumut.
“Saya mewakili Bupati dan Walikota yang hadir malam ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPK RI Perwakilan Sumut yang telah membina kami dan memberikan opini WTP kepada kami,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hanya kebanggaan, tetapi juga sebagai motivasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di masa mendatang, khususnya di Kabupaten Labusel.
Menurut Bupati, keberhasilan mempertahankan predikat WTP selama 11 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja sama semua pihak.
Opini WTP ini menyatakan bahwa laporan keuangan Pemkab Labusel wajar dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
“Opini WTP untuk kesekian kalinya kita peroleh, sudah 11 kali berturut-turut dan jangan berbangga. Mari kita perbaiki lagi sistem pengelolaan keuangan kita. Ini hanya bonus, kinerja yang utama,” tegas Bupati.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah memeriksa dan memberikan bimbingan.
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Labusel Ediy Parapat, Sekda Heri Wahyudi M, S.STP, M.AP, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, Kabag Hukum, Kabag Barang Jasa, serta undangan lainnya.
Penghargaan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI bertujuan untuk memastikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dengan baik.
Dengan raihan ini, Pemkab Labusel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya agar tetap mendapatkan kepercayaan publik.
(Heri)
