Pakpak Bharat, 30 Mei 2024 MATANEWSTV com — Wakil Bupati Pakpak Bharat, H. Mutsyuhito Solin, Dr. M.Pd, dan Kapolres Pakpak Bharat, AKBP Bambang C. Utomo, SH, SIK, M.Si, menandatangani Surat Keputusan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) di Ruang Rapat Garuda, Kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat.
Penandatanganan ini disaksikan secara virtual oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, melalui aplikasi Zoom.
Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, Kombes Pol. Muji Ediyanto, mengungkapkan bahwa pembentukan FLLAJ ini sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021.
Enam Polres di Sumatera Utara, termasuk Polres Pakpak Bharat, kini memiliki FLLAJ dan anggaran untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
Selain Pakpak Bharat, Polres Langkat, Polres Padang Lawas, Polres Labuhan Batu Selatan, Polres Nias Selatan, dan Polres Serdang Bedagai juga akan segera menandatangani SK FLLAJ.
Dalam arahannya, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Agung Setya, menekankan bahwa tanggung jawab FLLAJ tidak hanya terletak pada kepolisian, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah.
Forum ini bertujuan mendukung pembangunan dan menjadi indikator bagi masyarakat untuk berkendara dengan baik.
Dengan adanya FLLAJ, komunikasi antar-stakeholder diharapkan berjalan lancar sehingga lalu lintas di Sumatera Utara dapat lebih tertata.
Data menunjukkan bahwa Sumatera Utara masih mencatat angka kecelakaan lalu lintas tertinggi di Indonesia. “Setiap rumah pasti ada korban kecelakaan lalu lintas,” kata Kapolda.
Oleh karena itu, FLLAJ juga akan diintegrasikan ke dalam Musrenbang untuk membangun ekosistem transportasi yang baik.
Wakil Bupati Pakpak Bharat menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah dalam mengelola moda transportasi jalan.
Selain itu, keterlibatan Dinas Perhubungan dan Sat Pol PP serta peran Bupati dan Walikota sangat dibutuhkan.
Kapolda Sumut menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang telah memperhatikan moda transportasi di wilayahnya.
“Penataan moda transportasi sangat penting dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Untuk mewujudkannya, pemerintah harus berperan aktif,” tegas Wakil Bupati usai penandatanganan SK FLLAJ tersebut.
Dengan pembentukan FLLAJ ini, diharapkan lalu lintas di Sumatera Utara, khususnya di Pakpak Bharat, dapat lebih tertata dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. (Heri)
