matanewstv.com
MEDAN | Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerhati Keadilan Sumatera Utara (Forum BEM PMK Sumut) kembali menggema di Kota Medan.
Mereka menyoroti dugaan penyimpangan serius dalam tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Bachtiar Djafar Belawan.
Tak hanya menggelar unjuk rasa, para mahasiswa juga resmi melaporkan persoalan ini ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
Dalam orasinya, mahasiswa menuntut pencopotan Direktur RSUD H. Bachtiar Djafar serta mendorong audit menyeluruh terhadap pelayanan, pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan limbah medis di rumah sakit tersebut.
Aksi ini berlangsung di depan Kantor Dinas Kesehatan Kota Medan, Selasa (27/5/2025), dengan kawalan ketat aparat kepolisian dari Polrestabes Medan.
Temuan BPK Jadi Pemicu
Koordinator Aksi, Bukhori Sitorus, mengungkapkan bahwa akar persoalan tak bisa dipandang sebatas keluhan teknis pelayanan kesehatan.
Ia menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mencatat saldo piutang uang muka pengadaan barang dan jasa di RSUD Bachtiar Djafar sebesar Rp5,3 miliar hingga akhir 2022.
“Ini bukan sekadar kesalahan administratif. Temuan BPK ini adalah sinyal kuat bahwa ada potensi penyimpangan serius dalam pengelolaan anggaran rumah sakit. Uang sebesar itu bukan angka kecil, apalagi menyangkut layanan publik di sektor kesehatan,” tegas Bukhori.
Selain itu, mahasiswa juga mengungkap sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari alat kesehatan yang rusak, pasien yang ditolak, hingga dugaan pembuangan limbah B3 secara ilegal tanpa pengelolaan sesuai standar.
Empat Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksinya, Forum BEM PMK Sumut menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Mendesak Wali Kota Medan mencopot Direktur RSUD H. Bachtiar Djafar, karena dinilai gagal menjalankan manajemen yang profesional dan beretika.
2. Mendesak Dinas Kesehatan Kota Medan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap seluruh fasilitas, pelayanan, dan peralatan medis di RSUD H. Bachtiar Djafar.
3. Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas indikasi penyimpangan dalam pengadaan barang, jasa, dan obat-obatan di rumah sakit tersebut.
4. Mendesak Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan audit lingkungan, serta menindak dugaan pembuangan limbah B3 secara ilegal yang mencemari lingkungan dan membahayakan masyarakat.
Aksi damai ini berlangsung dari pukul 11.30 hingga 12.30 WIB. Usai menyampaikan orasi dan menyerahkan pernyataan resmi kepada perwakilan Dinas Kesehatan, massa bergerak menuju Kejatisu.
Laporan Resmi Diterima Kejatisu
Di Kantor Kejatisu, mahasiswa menyerahkan laporan pengaduan resmi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Laporan tersebut diterima langsung oleh perwakilan Kejatisu dan staf keamanan dalam (Kamdal), disaksikan oleh perwakilan Penkum Kejatisu, Monang Sitohang.
Perwakilan mahasiswa, Arya LM Sinurat, menegaskan bahwa aksi ini bukan akhir dari perjuangan.
“Ini baru langkah awal. Kami akan terus mengawal proses hukum ini sampai ada kejelasan. Negara harus hadir dan memastikan tidak ada praktik penyimpangan yang luput dari jerat hukum. Kami mahasiswa tidak akan diam,” tegas Arya.
Isu AMPK yang Dibungkam
Sebelumnya, upaya menyuarakan masalah RSUD Bachtiar Djafar juga sempat diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan (AMPK) Sumut yang dipimpin oleh Sutoyo.
Namun, aksi mereka diduga dibungkam sebelum sempat digelar. Aktivis Lembaga Pemerhati Korupsi (LPK) Sidik Perkara, Agus Edi Harahap, menyesalkan hal tersebut.
“Kalau mahasiswa dibungkam karena sesuatu, itu menandakan bahwa koruptor semakin terstruktur. Ini bentuk gratifikasi yang menodai suara mahasiswa sebagai wakil rakyat,” katanya.
Namun, Forum BEM PMK Sumut membuktikan bahwa suara mahasiswa tetap hidup dan akan terus menyuarakan aspirasi publik demi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil.
(Nain)
Related posts:
