Sumatera Utara, matanewstv.com – Praktik politik uang yang sering digunakan untuk meraih suara dalam pemilu kerap dianggap merusak integritas demokrasi di Indonesia.
Untuk mengatasi hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara berupaya menggandeng berbagai elemen masyarakat guna mencegah terjadinya politik uang serta pelanggaran lainnya.
“Peran Bawaslu dalam pencegahan dan pengawasan sangat penting untuk meminimalisir pelanggaran pemilu. Kolaborasi lintas sektor, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan, diperlukan agar manipulasi politik dapat dicegah serta partisipasi publik semakin meningkat,” kata Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, saat berbicara dalam Forum Group Discussion di Angkasa Cafe Resto, Tarutung, Tapanuli Utara, Senin (30/9).
Boangmanalu mengakui bahwa Bawaslu memiliki keterbatasan dalam pengawasan. Oleh karena itu, ia mengharapkan keterlibatan masyarakat, khususnya kalangan akademisi, organisasi pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya, dalam pengawasan partisipatif.
“Melalui kolaborasi ini, kita dapat menekan praktik politik uang, isu SARA, serta penyebaran hoaks selama masa pemilu,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, akademisi dari IAKN, Dr. Junjungan Simorangkir, menekankan pentingnya menjaga integritas pemilu melalui pengawasan yang adil, jujur, dan demokratis.
“Tidak boleh ada manipulasi politik, politik uang, atau bentuk kecurangan lainnya yang merusak pemilu,” tegasnya.
Simorangkir juga menyatakan bahwa kolaborasi antara mahasiswa dan Bawaslu sangat penting untuk menjaga transparansi dan integritas proses demokrasi, sekaligus melakukan riset dan kajian terkait kondisi demokrasi di wilayah Tapanuli Utara.
Ketua DPC GMNI Tapanuli Utara periode 2017-2019, Psalmen Padang, menyatakan bahwa pemilu merupakan tanggung jawab setiap warga negara.
Menurutnya, demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga kesadaran dalam mengawasi pemerintahan untuk memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil.
“Penyalahgunaan uang oleh para calon untuk membeli suara telah menjadi stigma buruk dalam kehidupan demokrasi kita. Tindakan preventif dari Bawaslu serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi hal yang sangat mendesak,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya pengawasan, Bawaslu terus memperkuat komunikasi dengan tim sukses dan ASN, serta membangun jaringan intelijen untuk mengumpulkan informasi terkait potensi pelanggaran pemilu.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan integritas demokrasi di Indonesia dapat terjaga, dan pemilu dapat berlangsung dengan jujur serta adil.
(Ibnu Hajar)
