SUMUT 🔷 matanewstv.com
SIMALUNGUN | MATANEWSTV.com – Komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi terus digaungkan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
Bentuk nyata dari komitmen tersebut ditunjukkan melalui sinergi yang kuat antara Pemkab Simalungun dan Polres Simalungun dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, secara terbuka menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Polres Simalungun dalam mengimplementasikan program strategis tersebut.
Hal itu disampaikannya dalam pertemuan resmi di Pematang Raya, Sabtu malam (19/7/2025).
“Kami mendukung penuh pembangunan Zona Integritas oleh Polres Simalungun. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional,” tegas Benny dengan penuh keyakinan.
Program Zona Integritas merupakan bagian dari reformasi birokrasi nasional yang bertujuan menciptakan unit kerja yang bersih dari praktik korupsi serta mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.
Dalam pelaksanaannya, program ini menuntut kerja sama dari berbagai pihak, baik internal institusi pemerintah maupun elemen masyarakat.
Kabag Ren Polres Simalungun, AKP Tugono, SH., menjelaskan bahwa pembangunan zona integritas merupakan proses bertahap yang menuntut komitmen serius dari seluruh jajaran.
“WBK adalah tahapan awal yang harus dicapai. Setelah itu, barulah satuan kerja dapat melangkah ke WBBM, yang menandai birokrasi yang bersih sekaligus melayani masyarakat secara prima,” jelas AKP Tugono saat dikonfirmasi Minggu malam (20/7/2025).
Menurutnya, pencapaian predikat WBK maupun WBBM bukan hanya sekadar simbol administratif, melainkan tolok ukur atas keberhasilan institusi dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Dalam mendukung program tersebut, Polres Simalungun telah menjalankan berbagai strategi baik secara preventif maupun represif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Langkah tersebut diyakini menjadi pondasi penting bagi terbangunnya zona integritas yang kredibel.
Lebih dari itu, sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang responsif menunjukkan arah baru tata kelola pemerintahan di Simalungun.
Program ini tidak hanya melibatkan unsur birokrasi, namun juga mendorong keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder dari berbagai sektor.
Mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha, diharapkan menjadi bagian dari proses pengawasan dan evaluasi kebijakan publik.
Berbagai langkah konkret disiapkan, seperti digitalisasi pelayanan, peningkatan sistem pengawasan internal, serta pembukaan kanal pengaduan masyarakat yang lebih mudah diakses.
Polres Simalungun juga berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip zona integritas dalam setiap kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat.
Respon masyarakat terhadap program ini pun sangat positif.
Banyak pihak menyambut dengan optimisme dan berharap terjadinya perubahan nyata dalam layanan publik yang lebih cepat, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan dukungan penuh dari Wakil Bupati dan semangat reformasi dari Polres Simalungun, harapan untuk mewujudkan Simalungun sebagai daerah yang bersih dari korupsi dan birokrasi yang melayani semakin berada di depan mata.
Semangat Habonaron Do Bona kini terwujud tidak hanya sebagai semboyan, tetapi juga menjadi roh dari gerakan menuju pemerintahan yang berintegritas dan dipercaya masyarakat.
(Ilham Lubis)
