Proyek Sekolah di Labuhanbatu Selatan Diduga Mangkrak, Dinas Pendidikan Bungkam

LABUSEL  |  MATANEWSTV.com — Sejumlah proyek pembangunan sekolah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, diduga mangkrak. Bangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 itu hingga awal 2026 belum juga rampung, bahkan sebagian terlihat terbengkalai tanpa aktivitas pekerjaan.

Hasil penelusuran awak media di sejumlah sekolah menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Beberapa proyek yang semestinya selesai sesuai masa kontrak justru berhenti di tengah jalan. Di beberapa lokasi, pembangunan baru mencapai tahap pondasi, sementara material bangunan dibiarkan menumpuk dan mulai rusak.

Situasi ini memunculkan dugaan adanya persoalan serius dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di daerah tersebut. Padahal, sektor pendidikan merupakan layanan dasar yang menyangkut hak publik.

Ironisnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkesan menghindari penjelasan terbuka. Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Pendidikan Labusel tidak memberikan keterangan substantif terkait proyek-proyek yang bermasalah tersebut. Ia justru melempar tanggung jawab kepada pihak lain.

“Coba bapak konfirmasi ke Kadis dan PPK-nya, karena mereka yang lebih tahu permasalahan tersebut,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Labusel saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 5 Januari 2026.

Pernyataan tersebut memicu tanda tanya. Sebagai unsur pimpinan, Sekretaris Dinas semestinya mengetahui dan turut bertanggung jawab atas pengawasan program strategis, termasuk pembangunan fasilitas pendidikan.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa seluruh kegiatan yang dianggarkan pada Tahun 2025 seharusnya telah selesai pada akhir tahun anggaran. Batas akhir penyelesaian proyek disebut paling lambat 30 Desember 2025.

“Seharusnya memang proyek bangunan ataupun pengadaan itu selesai di akhir tahun, supaya bisa dilakukan pencairan anggarannya ke bagian keuangan,” katanya.

Namun hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berinisial JHH belum memberikan klarifikasi.

Saat didatangi ke kantornya, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp juga tidak mendapat respons.

Mangkraknya proyek pembangunan sekolah ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah. Lebih dari itu, kondisi tersebut berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan merugikan hak siswa untuk mendapatkan sarana belajar yang layak, aman, dan nyaman.

Hingga kini, baik Kepala Dinas Pendidikan maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum menyampaikan keterangan resmi terkait proyek-proyek pembangunan sekolah yang diduga bermasalah tersebut.

Awak media menyatakan akan terus melakukan penelusuran dan upaya konfirmasi lanjutan demi mendorong transparansi anggaran serta akuntabilitas penggunaan dana publik.

🔶 A.D.N