MATANEWSTV.com | MEDAN — Kondisi infrastruktur di kawasan Kawasan Industri Medan (KIM) II Mabar, Medan, menuai sorotan. Fasilitas publik seperti jalan, penerangan, hingga utilitas jaringan dilaporkan rusak dan tak terawat, sementara pungutan retribusi bagi kendaraan yang melintas tetap berjalan.
Pantauan di lapangan pada Sabtu (21/2) menunjukkan sejumlah ruas jalan di kawasan industri tersebut mengalami kerusakan serius. Lubang-lubang besar dan permukaan jalan yang bergelombang terlihat di beberapa titik. Namun, perbaikan tidak dilakukan secara permanen. Pengelola hanya memasang kerucut lalu lintas dan dahan pohon sebagai penanda darurat.
“Sangat berbahaya kalau lewat malam hari. Lubangnya besar, cuma dikasih kerucut saja. Kalau tidak jeli bisa fatal,” kata Syahrul, 30 tahun, pengguna jalan yang kerap melintas di kawasan itu.
Kondisi jalan yang rusak diperparah dengan minimnya penerangan jalan umum. Sejumlah lampu dilaporkan padam sehingga kawasan menjadi gelap pada malam hari. Situasi ini dinilai meningkatkan risiko kecelakaan dan tindak kriminal.
Selain itu, sejumlah tiang listrik dan tiang jaringan telekomunikasi milik Telkom Indonesia dilaporkan dalam kondisi miring. Beban kabel yang menggantung dikhawatirkan dapat menyebabkan tiang roboh sewaktu-waktu dan membahayakan pengguna jalan maupun pekerja di sekitar lokasi.
Retribusi Tetap Dipungut, Transparansi Dipertanyakan
Di tengah kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, pengelola kawasan tetap memberlakukan retribusi melalui sistem gate pass bagi setiap kendaraan yang masuk. Tarif yang dikenakan bervariasi, mulai dari Rp3.000 untuk mobil atau minibus hingga Rp15.000 untuk truk roda 14 ke atas.
Besarnya potensi pendapatan dari ribuan kendaraan yang melintas setiap hari memicu pertanyaan masyarakat terkait pengelolaan dan alokasi dana tersebut.
“Retribusi ditarik terus, tapi jalan rusak dan lampu mati tidak diperbaiki. Ke mana uangnya?” ujar seorang warga sekitar.
Dugaan Perlindungan Oknum
Buruknya kondisi infrastruktur yang berlangsung lama juga memunculkan dugaan adanya perlindungan dari pihak tertentu terhadap pengelola kawasan. Sejumlah warga menyebut adanya isu keterlibatan oknum yang mengatasnamakan insan pers untuk meredam pemberitaan negatif terkait pengelolaan kawasan industri tersebut.
Namun hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Kawasan Industri Medan belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan masyarakat maupun transparansi penggunaan dana retribusi.
Ketiadaan respons dari pengelola dinilai memperkuat desakan masyarakat agar dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan infrastruktur dan sistem pengawasan di kawasan industri tersebut, terutama menyangkut aspek keselamatan publik.
▶️Nain
Related posts:
