BELAWAN | MATANEWSTV.com — Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Peduli Al Wasliyah (FPA) Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Polres Pelabuhan Belawan, Selasa, 10 Februari 2026. Mereka memprotes mandeknya eksekusi lahan seluas 32 hektare milik Pengurus Besar Al Wasliyah di Jalan Serbaguna, Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.
Massa aksi mengenakan ikat kepala berwarna hijau bertuliskan Forum Peduli Al Wasliyah. Dalam orasinya, para demonstran menilai aparat kepolisian tidak serius menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Menurut mereka, pelaksanaan eksekusi lahan tersebut telah ditunda hingga enam kali tanpa kejelasan.
“Kami sudah menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Lahan itu sudah inkrah, tapi eksekusi selalu dibatalkan. Ada apa ini?” kata salah seorang orator, Ustad Darul, di hadapan barisan aparat kepolisian yang berjaga di gerbang Mapolres Pelabuhan Belawan.
Ustad Darul juga mempertanyakan komitmen kepolisian yang sebelumnya menyatakan akan menurunkan aparat untuk mengamankan eksekusi, namun hingga kini tidak terealisasi. Ia menduga ada kepentingan pihak tertentu di balik berulangnya penundaan tersebut.
“Jam enam dikatakan diproses, jam tujuh dibatalkan. Kami menduga ada orang besar yang bermain,” ujarnya dengan nada keras.
Ia juga memperingatkan bahwa jumlah massa bisa bertambah jika tuntutan mereka tidak direspons.
Dalam aksi tersebut, massa sempat meminta audiensi dengan pimpinan Polres Pelabuhan Belawan. Namun, hanya perwakilan demonstran yang akhirnya diperkenankan masuk ke dalam markas kepolisian.
Usai aksi, Forum Peduli Al Wasliyah Sumatera Utara menyampaikan pernyataan sikap. Mereka mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Pelabuhan Belawan yang dinilai arogan dan tidak responsif terhadap aspirasi Al Wasliyah.
Selain itu, FPA juga meminta Kapolri mencopot Kapolda Sumatera Utara karena dianggap tidak serius merespons penegakan hukum di wilayah tersebut. Mereka turut mendesak agar Kapolri menurunkan tim khusus untuk memeriksa pejabat utama Polres Pelabuhan Belawan terkait enam kali pembatalan eksekusi lahan.
FPA juga menuntut pemeriksaan terhadap Kasat Reskrim dan juru periksa Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan yang dinilai tidak menindaklanjuti pengaduan Al Wasliyah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Pelabuhan Belawan maupun Polda Sumatera Utara terkait tuntutan massa dan penundaan eksekusi lahan tersebut.
( Red )
