matanewstv.com

Samosir — Upaya pencegahan dan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai belum cukup tanpa penegakan hukum yang tegas. Hal ini disampaikan Kapolres Samosir, AKBP Rina Frillya, S.I.K., dalam Rapat Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Karhutla 2025 yang digelar di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (11/6).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, S.T., ini dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani hutan, hingga aparat penegak hukum dan pemadam kebakaran.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa sepanjang tahun 2025, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Samosir mencapai sekitar 382 hektare dengan 13 titik api tersebar di berbagai wilayah.

Data ini disampaikan Kepala BPBD Samosir, Sarimpol Manihuruk, yang juga menegaskan bahwa sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia, khususnya praktik pembakaran lahan untuk pakan ternak.

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, membuka rapat dengan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor.

“Rakor ini adalah langkah awal untuk menyamakan persepsi dan menyusun strategi bersama demi mencegah karhutla ke depan,” ujarnya.

Namun, nada tegas disampaikan Kapolres Samosir. Menurutnya, pendekatan persuasif saja tidak cukup.

“Faktor utama karhutla adalah manusia. Kita sudah lakukan sosialisasi, patroli, bahkan pemasangan spanduk larangan. Tapi ke depan, penegakan hukum harus menjadi prioritas untuk memberikan efek jera,” tegasnya.

Kapolres juga memperkenalkan aplikasi “Lancang Kuning” milik Polri yang mampu mendeteksi titik panas secara real-time.

Ia meminta dukungan Pemkab untuk pengadaan sarana pemadam seperti pompa jinjing dan pembangunan sprinkler air di wilayah-wilayah sulit dijangkau.

Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan Hutan KPH XIII Dolok Sanggul, Toga Sinurat, menyarankan agar teknologi sekat bakar mulai diterapkan di Samosir sebagai langkah antisipasi penyebaran api.

“Konsep ini belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal sangat efektif dalam membatasi area terbakar,” ujarnya.

Kesiapan personel lapangan juga jadi perhatian. Kepala Dalops Manggala Agni, Anggiat Sinaga, mengumumkan akan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Karhutla bagi brigade pada 24–26 Juni mendatang.

Manggala Agni juga telah rutin melaksanakan patroli gabungan dengan TNI-Polri di titik rawan.

Dari sisi penindakan hukum, Kejaksaan Negeri Samosir menyatakan komitmennya.

Kasi Intel Kejari, Richard Parningotan Simare-mare, menegaskan bahwa upaya represif perlu dilakukan terhadap pelaku pembakaran.

“Penegakan hukum adalah langkah utama untuk mencegah kasus serupa,” katanya.

Ketua DPRD Samosir, Nasib Simbolon, menekankan pentingnya pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH).

“Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga sosial. Keterlibatan masyarakat lokal adalah kunci, dan ini bisa dilakukan tanpa harus menunggu anggaran besar,” ucapnya.

Menutup rapat, Bupati Vandiko mengajak seluruh pihak untuk tidak saling menyalahkan dan fokus pada solusi bersama.

Ia meminta para Camat dan Kepala Desa aktif menyosialisasikan larangan membakar lahan serta memasang imbauan tertulis di rumah-rumah warga.

“Kita semua punya tanggung jawab menjaga hutan Samosir demi masa depan anak cucu,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut konkret, Pokja Terpadu Siaga Karhutla dibentuk dengan BPBD sebagai leading sector.

Hal ini disampaikan oleh Plt. Kasi Humas Polres Samosir, Brigpol Gunawan Situmorang, di akhir kegiatan. Rapat berlangsung kondusif dan menghasilkan komitmen bersama dalam menangani ancaman karhutla di Kabupaten Samosir.

(Nain)