SUMUT 🔶 matanewstv.com
Jakarta | MATANEWSTV.com — Yayasan Matahari menunjukkan keseriusannya dalam mendukung Indonesia sebagai pusat industri halal dunia dengan mengaktifkan 2.058 pendamping Proses Produk Halal (PPH) di seluruh 34 provinsi.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Yayasan Matahari melalui Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam memperkuat ekosistem halal nasional, terutama menjelang berakhirnya masa pentahapan kewajiban sertifikasi halal yang ditetapkan pemerintah.
Ketua LP3H Yayasan Matahari, Pujo Basuki, menegaskan bahwa masa transisi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akan segera berakhir.
Mulai 17 Oktober 2026, seluruh produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal.
“Masa pentahapan sudah hampir selesai. Tak ada lagi alasan. Para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) harus segera mengurus sertifikasi halal atau siap menerima sanksi,” ujar Pujo dalam pernyataannya, Kamis (24/7).
Ia menjelaskan, sanksi yang mengancam pelaku UMK berupa teguran tertulis, penutupan tempat usaha, hingga denda administratif.
Namun, pemerintah masih membuka ruang melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2025 dengan proses cepat, praktis, dan dibimbing langsung oleh para pendamping — meski kuotanya terbatas.
Rekap data LP3H menunjukkan, dari total pendamping yang tersebar, hampir setengahnya berada di luar Pulau Jawa, dengan Sumatera menjadi basis kekuatan terbesar di luar Jawa.
Provinsi Aceh mencatat jumlah tertinggi dengan 437 pendamping, disusul Sumatera Utara (110), dan Sumatera Selatan (72).
Provinsi lainnya seperti Lampung, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepri, dan Babel juga turut berkontribusi signifikan.
“Pendamping halal kami aktif dari Sabang sampai Merauke, bahkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Mereka bukan sekadar administratif, tapi mitra strategis UMK di lapangan,” tegas Pujo.
Dengan aktifnya ribuan pendamping ini, Yayasan Matahari memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam gerakan sertifikasi halal nasional.
Upaya ini sejalan dengan misi besar Indonesia menjadi pusat industri halal dunia.
(Ilham Lubis)
