Jakarta, MATANEWSTV com– Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali meraih Digital Government Award dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024, menjadikannya kementerian terbaik dalam penerapan SPBE untuk kategori Kementerian.
Penghargaan ini diberikan atas upaya Kemenkumham dalam menerapkan SPBE sepanjang tahun 2023 dan diumumkan dalam acara SPBE Summit 2024 yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (27/05/2024).
Ini merupakan kali kedua Kemenkumham menerima penghargaan serupa, setelah sebelumnya meraih penghargaan pada SPBE Summit 2023.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, menyatakan Kemenkumham telah mengimplementasikan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan yang disediakan.
Ia menjelaskan bahwa saat ini tersedia beragam pelayanan digital, termasuk aplikasi paspor, pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, konsultasi hukum, pengaduan HAM, layanan administrasi hukum umum, hingga pelayanan pemasyarakatan.
“Masyarakat kini lebih mudah mengakses layanan di Kemenkumham. Pelayanan tidak lagi terbatas pada ruang kantor, tetapi dapat diakses di mana saja dengan menggunakan handphone dan akses internet,” kata Andap.
Ia menambahkan, Kemenkumham terus meningkatkan delapan aspek SPBE, yakni kualitas kebijakan internal, perencanaan strategis, sistem TIK, inovasi dan aplikasi, manajemen SPBE, audit TIK, layanan publik elektronik, dan layanan administrasi pemerintahan elektronik.
Indeks SPBE Kemenkumham menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, indeks SPBE Kemenkumham berada di angka 3,18 dari nilai maksimal 5. Selanjutnya, pada tahun 2021, indeks tersebut meningkat menjadi 3,68. Pada GDA 2024, Kemenkumham mencatatkan indeks 4,21 dengan predikat “Memuaskan” dan bahkan mencapai nilai maksimum 5,00 poin pada aspek layanan publik berbasis elektronik serta layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.
“Teknologi digital terus berkembang. Oleh karena itu, Kemenkumham juga terus memperbaiki berbagai aspek pelayanan digital agar masyarakat semakin nyaman dan percaya terhadap pelayanan kami,” tambah Andap.
Andap menekankan bahwa penyelenggaraan SPBE yang baik di Kemenkumham sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, khususnya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly, serta kolaborasi antar unit kerja. Andap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SPBE di Kemenkumham.
“Kesuksesan Kemenkumham meraih penghargaan DGA dua tahun berturut-turut tidak lepas dari komitmen pimpinan dan kolaborasi seluruh unit kerja untuk terus meningkatkan kepuasan layanan publik melalui optimalisasi penyelenggaraan SPBE, sehingga layanan Kemenkumham menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan lebih transparan,” ungkap Andap.
Sebagai informasi, Digital Government Award merupakan bentuk apresiasi dari KemenPAN RB kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang telah menyelenggarakan SPBE. Pada tahun 2024, penghargaan ini diberikan kepada 65 dari 621 IPPD. (Heri)
