LANGKAT | | MATANEWSTV.Com
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa of Independen Sumatera Utara (JMI-SU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Langkat, Senin (3/1/2025).
Aksi ini menyoroti berbagai persoalan di Kabupaten Langkat, mulai dari :
- kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- Dugaan penyimpangan anggaran, hingga
- Maraknya kasus narkoba, dan
- Kriminalitas.
Massa aksi yang berjumlah sekitar 10 orang bergerak dari titik kumpul di Alun-Alun Kabupaten Langkat pada (3/2) sekira pukul 13.50 WIB.
Dengan berjalan kaki, mereka membawa alat peraga berupa pengeras suara, spanduk, dan poster bertuliskan berbagai tuntutan, di antaranya :
- SPPD untuk kepentingan pribadi
- Dewan Perwakilan Rakyat tidak menunjukkan fungsi legislasi, budgeting, dan kontroling, DPR Nonton
- Kembalikan fungsi DPR
- Dewan Pengkhianat Rakyat
Sesampainya di depan Kantor DPRD Langkat pada pukul 14.00 WIB, massa langsung melakukan orasi dan membacakan pernyataan sikap.
Koordinator aksi, Rizki Dhani Munthe, dalam orasinya menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Langkat harus segera bertindak atas berbagai permasalahan yang terjadi di daerah tersebut.
Tuntutan Mahasiswa : Dari PAD Bocor hingga Maraknya Narkoba
Dalam tuntutannya, mahasiswa JMI-SU mendesak DPRD Kabupaten Langkat untuk :
- Memanggil instansi terkait guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih marak di Langkat.
- Membekukan peraturan daerah yang dianggap tidak efektif.
- Mengawasi dengan ketat kebijakan pemerintah daerah agar tidak merugikan masyarakat.
- Meminimalisir anggaran kunjungan kerja yang dinilai sebagai pemborosan.p
- Memanggil perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan dan merugikan warga.
- Mengawasi pengelolaan PAD agar lebih transparan dan tepat sasaran.
- Menindaklanjuti maraknya peredaran narkoba dan meningkatnya angka kriminalitas akibat geng motor dan organisasi kepemudaan (OKP) yang merasa kebal hukum.
- Mendesak transparansi dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan bagi mahasiswa Langkat.
- Menyoroti dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Langkat.
Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi pertumbuhan minimarket seperti Alfamidi dan Indomaret yang pesat tanpa diimbangi peningkatan PAD dari sektor parkir.
Mereka juga menyoroti keberadaan tambang dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang dinilai tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar.
DPRD Langkat Tanggapi Aspirasi Mahasiswa
Aksi mahasiswa ini diterima oleh anggota DPRD Langkat dari Komisi III, Rakhmad Aldi, SE, yang berdialog dengan perwakilan pengunjuk rasa di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Langkat.
Dalam tanggapannya, Rakhmad Aldi menegaskan bahwa DPRD memiliki tugas utama sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
Ia juga mengakui adanya potensi kebocoran PAD, terutama dari sektor parkir dan pengelolaan sumber daya alam.
“Ke depan, sistem parkir akan dikelola secara elektronik agar lebih transparan. Kami juga terus melakukan kajian untuk mencegah kebocoran PAD, termasuk dari BUMD yang belum memberikan manfaat optimal bagi daerah,” ujar Rakhmad Aldi.
Ia juga menekankan bahwa DPRD tidak bisa menindak tanpa bukti konkret, namun tetap membuka ruang bagi mahasiswa untuk menjadi kontrol sosial dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah.
Aparat Kepolisian Pantau Jalannya Aksi
Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian dari Polres Langkat melakukan pengamanan untuk memastikan unjuk rasa berjalan damai. Petugas juga mengawal pergerakan massa dari titik kumpul hingga lokasi aksi.
Berdasarkan laporan kepolisian, aksi berlangsung kondusif tanpa insiden yang mengganggu ketertiban umum.
Pihak kepolisian juga telah melaporkan jalannya aksi ke komando atas sebagai bagian dari prosedur pengamanan.
Kesimpulan : Mahasiswa sebagai Kontrol Sosial
Aksi yang dilakukan oleh JMI-SU menunjukkan bahwa peran mahasiswa sebagai kontrol sosial tetap relevan dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
Dengan sorotan tajam terhadap kebocoran PAD, dugaan penyimpangan anggaran, serta maraknya kasus kriminalitas, aksi ini menjadi pengingat bagi DPRD dan pemerintah Kabupaten Langkat untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
Kini, bola panas berada di tangan DPRD Langkat. Akankah mereka benar-benar menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, ataukah aspirasi ini hanya akan berlalu seperti angin? Waktu yang akan menjawab.
(Taslim)
