Simalungun | matanewstv.com
Peralihan jasa keamanan di PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA) KEK Sei Mangkei menuai sorotan tajam.
PT Wira Pradana Mukti, selaku pemenang tender baru, diduga melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga keamanan.
Dugaan ini mencuat setelah beberapa calon tenaga kerja mengaku dimintai sejumlah uang sebagai syarat mengikuti wawancara.
“PT Wira Pradana Mukti meminta kami menyetor uang sebesar Rp 3,1 juta untuk biaya administrasi. Kalau belum ada uang penuh, bisa separuh dulu. Kalau tidak, kami tidak bisa mengikuti wawancara,” ujar salah satu sumber yang baru saja menyelesaikan tes wawancara di kantor PT Wira Pradana Mukti, Kamis (20/2/2025).
Lebih lanjut, sumber tersebut menyebutkan bahwa praktik ini tidak pernah terjadi sebelumnya saat PT Tri Satya Lencana (TSL) masih memegang kontrak jasa keamanan di PT KINRA KEK Sei Mangkei.
“Dulu, waktu kami direkrut oleh PT Tri Satya Lencana, tidak ada pungutan seperti ini. Kami hanya diminta membayar biaya Medical Check Up (MCU) sebesar Rp 270 ribu. Itu pun resmi, bukan pungutan di luar prosedur,” jelas sumber lainnya.
Kekhawatiran semakin memuncak di kalangan tenaga keamanan lama. Mereka mengaku terancam diberhentikan jika tidak mengikuti ketentuan baru yang dinilai memberatkan.
“Ngeri kami dengarnya, Pak. Katanya kalau tidak sanggup bayar Rp 3,1 juta, kami bakal diganti orang baru. Dari mana kami dapat uang sebanyak itu? Apalagi ini sudah mendekati Lebaran. Tolonglah kami, Pak,” ungkap seorang tenaga keamanan yang enggan disebut namanya, dengan nada penuh harap.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT KINRA KEK Sei Mangkei dan PT Wira Pradana Mukti belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pungli ini.
Awak media masih berupaya mengonfirmasi lebih lanjut guna memastikan kebenaran informasi yang telah meresahkan para pekerja tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat rekrutmen tenaga kerja seharusnya dilakukan secara transparan dan bebas dari pungutan yang memberatkan.
Masyarakat pun berharap pihak berwenang segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan pungli ini dan memberikan keadilan bagi para pencari kerja.
■A.Yd/TIM
