MATANEWSTV com || Pakpak Bharat – Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat kembali meraih Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023.
Kepastian ini diumumkan oleh Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan, di Gedung BPK Perwakilan Sumatera Utara, Medan.
“Puji Tuhan, ini yang keempat kali berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berhasil mencapai Opini Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian ini, sebuah capaian terbaik atas kerja keras kita dalam mengelola sistem keuangan,” ujar Bupati Franc Bernhard Tumanggor di Medan.
Bupati juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada tim auditor BPK Perwakilan Sumatera Utara, di bawah arahan Kepala Perwakilan Eydu Oktain Panjaitan, yang telah bekerja keras membantu Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam memeriksa laporan keuangan tahun 2023.
“Atas audit yang dilaksanakan, terdapat temuan dan kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan. Tentunya dengan temuan tersebut, kami dapat mengetahui kekurangan dan kealpaan dalam menyusun laporan keuangan selama ini. Kami berkomitmen untuk mengikuti segala pedoman serta aturan pelaksanaan kegiatan yang telah diterbitkan sebagai acuan bagi kami agar dapat menyusun laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik, akuntabel, terukur, dan terarah di masa yang akan datang, baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan,” tambah Bupati.
Dengan pencapaian ini, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah meraih Opini WTP sebanyak delapan kali, empat di antaranya dicapai secara berturut-turut dalam masa kepemimpinan Franc Bernhard Tumanggor dan H. Mutsyuhito Solin, Dr. M.Pd sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat.
Keberhasilan ini menunjukkan komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam mengelola keuangan daerah dengan transparan dan akuntabel, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap kinerja pemerintahan daerah. **(Heri)*
YXJeCNnmZsb