Medan | MATANEWSTV.com, Kamis (5/2/2026) — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga dirancang sebagai strategi besar untuk menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.
Hal tersebut disampaikan Bima saat meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Menurutnya, MBG merupakan program nasional yang mengintegrasikan rantai pasok pangan lokal, mulai dari petani, peternak, hingga pelaku UMKM di sekitar dapur produksi.
“Ini bukan hanya soal kesehatan. Program ini menghidupkan ekosistem ekonomi daerah, dari telur, sayur, ikan, hingga tenaga kerja lokal,” ujar Bima.
Bima mengungkapkan, saat ini jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 60 juta jiwa, dengan target tuntas hingga 80 juta penerima pada akhir 2026. Jika seluruh ekosistem dapur terbangun untuk melayani sekitar 82 juta penerima, maka potensi penyerapan tenaga kerja formal diperkirakan mencapai 5 juta orang.
Ia menjelaskan, dana yang bersumber dari anggaran pusat kini dialirkan langsung ke daerah melalui pembangunan dapur-dapur MBG. Pola ini membuat perputaran uang yang sebelumnya terpusat di Jakarta kini menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.
“Uang negara sekarang benar-benar ‘di-drop’ ke daerah. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat bawah, terutama UMKM pangan,” jelasnya.
Menjawab kritik terkait besarnya anggaran MBG, Bima menegaskan bahwa program ini juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi, bukan sekadar belanja sosial. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memastikan ketersediaan bahan baku berasal dari wilayah sekitar dapur.
“Jangan sampai penerima manfaat dan dapurnya banyak, tapi suplai masih dari luar daerah. Kita terus sinkronkan data dengan Badan Gizi Nasional agar supplier lokal benar-benar terlibat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bima menginstruksikan agar daerah tidak hanya menjadi konsumen program MBG, melainkan juga menjadi penyedia utama bahan pangan. Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, program ini diharapkan mampu menekan inflasi daerah dan meningkatkan efisiensi logistik.
Selain aspek ekonomi, ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan standar higienitas dan pengelolaan limbah dapur. Dinas Kesehatan daerah diminta aktif memonitor pelaksanaan MBG demi mencapai target zero accident dalam program nasional tersebut.
Peresmian dapur SPPG di Medan turut dihadiri Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta Wijaya, Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Firsal Dida Mutyara, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan Donald Simanjuntak, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
(Puspen Kemendagri)
🔶 A. Yudi
