MATANEWSTV.com
Rantauprapat – Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024, sebanyak 51 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat menerima Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.
Penyerahan KTP ini merupakan hasil kerja sama antara Lapas Kelas IIA Rantauprapat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Labuhanbatu.
Inisiatif pemberian KTP ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga binaan tetap memiliki hak pilih mereka meskipun tengah menjalani masa hukuman.

Dengan adanya KTP, mereka dapat terdaftar sebagai pemilih resmi dan berpartisipasi dalam Pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pemberian KTP kepada warga binaan adalah langkah nyata untuk memastikan hak pilih mereka dalam Pilkada dapat terpenuhi. Ini adalah wujud komitmen kita dalam mendukung proses demokrasi yang inklusif dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk tetap berpartisipasi sebagai warga negara yang memiliki hak-hak politik,” Ujar Batara Hutasoit, Kepala Lapas Kelas IIA Rantauprapat.
Kalapas Batara Hutasoit juga menekankan pentingnya upaya ini sebagai bentuk pemulihan hak sipil bagi warga binaan.
Ia menambahkan, sinergi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan hak yang sama bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.
Disdukcapil Kabupaten Labuhanbatu juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama ini, dengan harapan bahwa pemberian KTP tersebut akan memudahkan para warga binaan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada mendatang.
Lebih jauh, KTP ini diharapkan dapat membantu mereka saat kembali ke masyarakat, bukan hanya sebagai tanda identitas tetapi juga sebagai pengakuan atas hak-hak sipil yang mereka miliki.
Dengan langkah ini, Lapas Kelas IIA Rantauprapat dan Disdukcapil Labuhanbatu berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan demokrasi yang lebih inklusif serta memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk yang berada di balik jeruji, dapat turut serta dalam proses demokrasi bangsa.
Heri^

















