JAKARTA | MATANEWSTV.com — Kepolisian Republik Indonesia memfasilitasi akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog guna memutus rantai tengkulak dan memperkuat kesejahteraan petani jagung. Langkah ini menjadi bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan nasional tahun 2026.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026. Rapat diikuti Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia turut mengikuti rapat secara daring.
Rapat dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Ia mengatakan rapat ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi tahun 2026.
“Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak sepanjang 2025. Rapat koordinasi ini kami lakukan untuk memastikan strategi ke depan berjalan lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani jagung dan lembaga perbankan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi petani mengakses pembiayaan KUR untuk modal tanam. Skema ini telah diterapkan di sejumlah wilayah, antara lain Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, untuk mendorong perluasan lahan dan kesinambungan produksi.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa pada 2026 BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.
Selain permodalan, Polri juga mengawal stabilitas harga jagung di tingkat petani. Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri menjalin kerja sama dengan Bulog untuk menyerap hasil panen agar petani tidak bergantung pada tengkulak.
Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Bulog Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026 dengan target pengadaan satu juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami menjaga agar harga di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah berjalan dengan harga Rp6.400 per kilogram,” kata Langgeng.
Program ini ditujukan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak. Dengan pendampingan manajerial dan jaminan pasar, Polri berharap petani dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan secara berkelanjutan.
🔶 Red
