LABUSEL | MATANEWSTV.com — Sejumlah proyek pendidikan Tahun Anggaran (TA) 2025 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara, tengah menjadi sorotan tajam publik. Proyek-proyek tersebut dikabarkan sedang dalam proses pemeriksaan dan disinyalir bermasalah.
Namun, di tengah isu yang kian menguat, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Labusel justru memilih bungkam.
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media pada Senin (26/1/2026) di Kantor Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan tak membuahkan hasil. Plt Kadisdik Labusel tidak memberikan keterangan resmi terkait pemeriksaan proyek maupun dugaan kejanggalan dalam pelasanaan anggaran TA 2025. Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan terkesan menghindari sejumlah jurnalis yang datang meminta klarifikasi.
Sikap tertutup tersebut memantik tanda tanya besar di kalangan wartawan dan masyarakat. Proyek pendidikan menyangkut langsung penggunaan anggaran negara dan kepentingan publik di sektor strategis yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Kalau tidak ada masalah, seharusnya bisa disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi liar,” ujar seorang jurnalis yang ikut melakukan upaya konfirmasi.
Pengamat kebijakan publik menilai, diamnya pejabat publik di tengah isu sensitif justru memperkuat dugaan adanya persoalan serius.
Keterbukaan informasi, kata mereka, bukan pilihan, melainkan kewajiban hukum.
Merujuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan keuangan negara.
“Hak masyarakat untuk tahu tidak boleh dibungkam. Ketertutupan hanya akan memperdalam krisis kepercayaan publik,” ujar seorang pengamat tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan terkait status pemeriksaan proyek pendidikan maupun dugaan penyimpangan yang berkembang di lapangan.
Awak media menyatakan akan terus melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan instansi pengawas.
Sementara itu, sebagian masyarakat mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan internal pemerintah untuk bertindak profesional, objektif, dan transparan dalam menelusuri persoalan ini.
Mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan segera melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan tata kelola anggaran pendidikan berjalan sesuai aturan.
Transparansi dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan di daerah, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
🔶 ( ADN)
