SUMUT 🔷 matanewstv.com
SIMALUNGUN |MATANEWSTV.com – Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Polres Simalungun menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Upaya pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi langkah strategis yang terus digencarkan demi menciptakan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.
Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, S.E., M.M., dalam pernyataan resminya melalui rekaman video di Pematang Raya pada Minggu (20/7/2025), menyampaikan pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan zona integritas di lingkungan Polres Simalungun.
“Dukungan seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder sangat penting dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Predikat ini diberikan kepada unit kerja yang berhasil menjalankan reformasi birokrasi, sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani,” tegas Bupati Saragih.
Ia juga menjelaskan bahwa WBK adalah tahapan awal yang harus diraih, sementara WBBM merupakan predikat lanjutan yang menandakan tingkat birokrasi yang lebih tinggi, bersih, dan berorientasi pada pelayanan prima.
Di kesempatan yang sama, Kabag Ren Polres Simalungun, AKP Tugono, SH., menegaskan komitmen institusinya dalam mendukung penuh program zona integritas.
“Polri untuk masyarakat akan terus hadir melalui kinerja profesional dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Simalungun. Kami menjalankan tugas ini dengan sepenuh hati,” ungkapnya penuh semangat.
Kinerja Polres Simalungun dalam menjaga stabilitas kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dinilai telah memberikan dampak positif, terutama dalam mendukung iklim pembangunan yang kondusif di daerah.
Program-program preventif dan represif terus digalakkan secara berkesinambungan.
Pembangunan Zona Integritas sendiri merupakan bagian dari agenda besar reformasi birokrasi nasional.
Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Inisiatif ini tidak hanya melibatkan institusi pemerintahan dan aparat penegak hukum, namun juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.
Kolaborasi antara Pemkab Simalungun dan Polres Simalungun ini diharapkan bisa menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain di Indonesia dalam upaya mewujudkan good governance.
Beberapa langkah konkret yang akan dilakukan antara lain peningkatan transparansi dalam pelayanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan.
Masyarakat Simalungun pun menyambut antusias inisiatif ini dan berharap agar program zona integritas dapat berjalan lancar dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Semangat membangun Simalungun yang bersih, transparan, dan melayani terus digaungkan oleh seluruh komponen masyarakat.
Komitmen ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern di tanah Habonaron do Bona.
(Ilham Lubis)
