MATANEWSTV.com
Tangerang, Banten — 4 (Empat) Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024.
Salah satu Satker yang menerima penghargaan tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tebingtinggi, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Sumatera Utara.
Kegiatan yang diselenggarakan di Kampus Politeknik Pengayoman Indonesia, Kota Tangerang, Banten, pada Senin (16/12), turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut, Agung Krisna, bersama jajaran pimpinan utama, yaitu :
- Kepala Divisi Pemasyarakatan Rudy F. Sianturi
- Kepala Divisi Administrasi Sahata Marlen Situngkir
- Kepala Divisi Keimigrasian Yan Wely Wiguna
- Kepala Divisi Layanan Hukum dan HAM Alex Cosmas Pinem.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Hukum, Nico Afinta, yang dalam sambutannya menyoroti rencana strategis Kemenkumham ke depan. Tema yang diusung, “Membangun Sinergi untuk Indonesia Emas Tahun 2045: Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Sebagai Pilar Pembangunan Nasional”, menjadi arah bagi seluruh elemen kementerian dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.
Digitalisasi Pelayanan Publik Kemenkumham
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, juga memberikan arahan terkait transformasi pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa pada tahun 2025, seluruh layanan di Kemenkumham akan berbasis digital.
“Kami bertekad untuk menghadirkan pelayanan prima melalui transformasi digital. Pada tahun 2025, seluruh layanan di Kementerian Hukum akan terintegrasi secara digital untuk memudahkan masyarakat,” ungkap Supratman.
Apresiasi Satker Berprestasi
Pada momen refleksi akhir tahun ini, sejumlah penghargaan diberikan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Kantor Wilayah, serta UPT yang mendukung pembangunan hukum dan memberikan pelayanan publik terbaik.
Di antara 4 (empat) Satker dari Kemenkumham Sumatera Utara yang meraih predikat WBK, Lapas Kelas IIB Tebingtinggi mencuri perhatian sebagai salah satu UPT Pemasyarakatan yang berhasil mencapai standar pelayanan bebas korupsi.
Penghargaan WBK ini diberikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Predikat tersebut menjadi bukti nyata upaya Kemenkumham dalam membangun pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sinergi untuk Indonesia Emas 2045
Refleksi Akhir Tahun 2024 Kemenkumham menegaskan pentingnya sinergi antar sektor hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Dengan berbagai inovasi yang terus diupayakan, Kemenkumham berkomitmen untuk menjadi bagian penting dari perjalanan Indonesia menuju 100 tahun kemerdekaan pada 2045.
Lapas Kelas IIB Tebingtinggi dan tiga Satker lainnya di Sumatera Utara yang meraih WBK menunjukkan bahwa integritas dan komitmen dalam pelayanan publik adalah langkah nyata menuju Indonesia Emas.
Heri^
Related posts:
