matanewstv.com
Medan — Proyek pemasangan pipa air bersih yang tengah berlangsung di Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, diduga kuat sebagai proyek siluman.
Kegiatan yang dimulai sejak Kamis, 5 Juni 2025 tersebut menuai sorotan tajam dari masyarakat dan aktivis LSM karena tidak ditemukan papan informasi proyek di lokasi pekerjaan.
Pantauan langsung DPP LSM GEMPUR bersama sejumlah awak media di sepanjang Jalan T. Amir Hamzah (Griya), tidak satu pun pekerja mampu memberikan keterangan pasti mengenai asal usul proyek tersebut—baik instansi pelaksana, sumber anggaran, maupun pihak kontraktor yang bertanggung jawab.
Padahal, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, setiap pekerjaan fisik yang dibiayai dari anggaran negara, baik APBD maupun APBN, wajib memasang papan nama proyek.
Papan tersebut harus mencantumkan informasi jenis kegiatan, lokasi, nomor kontrak, waktu pelaksanaan, nilai anggaran, hingga nama pelaksana proyek, demi mewujudkan transparansi publik.
“Ketiadaan papan proyek ini sangat mencurigakan. Kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan investigasi. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal akuntabilitas dana negara,” ujar perwakilan LSM GEMPUR.
Kritik senada juga datang dari warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Ia menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum aparat TNI berinisial “Ag” dan “Ags” yang disebut-sebut memberikan backup terhadap proyek tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan tekanan psikologis bagi warga yang ingin bersuara.
“Jika benar ada backing dari oknum aparat, ini sangat tidak etis. Aparat negara digaji untuk mengayomi rakyat, bukan untuk melindungi proyek-proyek yang tidak transparan,” keluh warga tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PDAM, Pemerintah Kota Medan, maupun pihak-pihak terkait lainnya.
Masyarakat berharap ada kejelasan mengenai legalitas dan transparansi proyek demi menjaga kepercayaan publik serta mencegah penyalahgunaan anggaran negara.
(Nain)
