MATANEWSTV.com | Pematangsiantar – Polres Pematangsiantar membantah keras pemberitaan salah satu media online terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemala Bhayangkari Pematangsiantar, termasuk isu pembagian dana dan dugaan praktik tidak transparan dalam penunjukan supplier bahan baku.
Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak melalui Kasi Humas menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar dan perlu diluruskan kepada publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Tidak ada yang namanya pembagian SHU MBG seperti yang diberitakan. Yang benar adalah pembagian keuntungan usaha koperasi kepada seluruh anggota Koperasi Polres Pematangsiantar yang dilakukan setiap penutupan tahun buku dalam bentuk SHU koperasi,” tegas Kasi Humas, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan SPPG 1 Kemala Bhayangkari Pematangsiantar dibentuk untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia dalam penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat penerima manfaat.
Menurutnya, seluruh proses pembangunan hingga operasional SPPG telah berjalan sesuai petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN), tanpa campur tangan langsung dari pihak Polres dalam pengelolaannya.
“Pengelolaan SPPG dilakukan oleh Kepala SPPG yang bekerja sama dengan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Pematangsiantar dan mitra terkait. Polres hanya melakukan pengawasan untuk memastikan program berjalan lancar dan tepat sasaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kasi Humas juga membantah tudingan bahwa pekerja maupun pengelola SPPG merupakan keluarga Kapolres. Ia menegaskan seluruh tenaga kerja direkrut secara terbuka melalui mekanisme open recruitment yang transparan dan diawasi Satgas Gugus Tugas MBG Polres Pematangsiantar.
“Perekrutan dilakukan secara terbuka, dan Kepala SPPG ditunjuk langsung oleh BGN dari unsur SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia), bukan karena hubungan keluarga atau penunjukan sepihak,” katanya.
Terkait penyedia bahan baku MBG, Polres menegaskan bahwa proses penentuan supplier dilakukan sesuai ketentuan BGN melalui Koperasi Polres Pematangsiantar sebagai supplier resmi SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari.
Dalam mekanismenya, kata dia, penyedia bahan baku terlebih dahulu mengajukan penawaran harga kepada koperasi. Setelah itu, koperasi melakukan evaluasi dan memilih penyedia yang dinilai layak dengan harga yang tidak melebihi harga pasar.
“Tidak ada negosiasi langsung antara penyedia bahan baku dengan Kepala SPPG maupun akuntan. Semua proses dilakukan secara terbuka dan profesional oleh koperasi,” ujarnya.
Polres juga membantah tudingan terkait adanya pemberian uang dari pihak tertentu kepada Kepala SPPG maupun akuntan demi memuluskan status sebagai supplier.
“Setelah dilakukan klarifikasi terhadap pihak yang disebut dalam pemberitaan, informasi tersebut dinyatakan tidak benar dan bersifat sepihak tanpa konfirmasi terlebih dahulu,” ungkap Kasi Humas.
Selain itu, pihaknya memastikan tidak ada praktik penimbunan bahan baku di SPPG Kemala Bhayangkari. Distribusi bahan pangan dilakukan sesuai kebutuhan harian berdasarkan permintaan SPPG melalui koperasi.
“Bahan baku dikirim sesuai kebutuhan operasional, bukan ditimbun. Pengawasan juga rutin dilakukan oleh Koordinator Wilayah BGN melalui inspeksi mendadak ke seluruh dapur Kemala Bhayangkari,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas layanan, SPPG Kemala Bhayangkari Pematangsiantar saat ini juga telah mengantongi sertifikat SLHS dan halal, sehingga makanan yang didistribusikan dipastikan aman serta halal untuk dikonsumsi.
“MBG yang disalurkan telah melalui pengujian lembaga berwenang dan dipastikan halal 100 persen,” pungkas Kasi Humas.
(Nain)
