Simalungun | matanewstv.com
Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kepesertaan BPJS di Kabupaten Simalungun, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi dari Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pematangsiantar dan Wakil Kantor Wilayah (Wakanwil) BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Simalungun, Pematang Raya, Rabu (12/03/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pematangsiantar, dr. Kiki Chrismatmar Marbun, menyampaikan bahwa dari total penduduk Simalungun, baru 92% yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Namun, dari jumlah tersebut, hanya 64% yang aktif menggunakan layanan kepesertaan mereka.
“Pemerintah pusat menargetkan agar minimal 98% penduduk di setiap daerah telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua,” ujar Kiki.
Sementara itu, Wakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Sanco Simanullang, menyoroti pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurutnya, hingga Februari 2025, baru 28% pekerja di Simalungun yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, sementara 72% lainnya belum terlindungi.
“Program ini mencakup jaminan hari tua, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, kehilangan pekerjaan, serta beasiswa bagi anak pekerja,” jelas Sanco.
Pemkab Simalungun Siapkan Solusi
Menanggapi hal tersebut, Bupati Anton Achmad Saragih menyatakan bahwa peningkatan kepesertaan BPJS menjadi tugas besar bagi pemerintah daerah.
“Ini adalah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, karena juga sejalan dengan visi dan misi kami. BPJS sangat penting bagi masyarakat, dan kami akan berusaha meningkatkan kepesertaan dari 92% menjadi 98%,” tegas Bupati.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Simalungun akan mengalokasikan Program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk masyarakat miskin, termasuk guru ngaji, penggali kubur, dan bilal mayit.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS PBI yang sebelumnya nonaktif.
Dalam audiensi tersebut, turut dibahas berbagai permasalahan yang dihadapi BPJS, seperti denda kepesertaan, fasilitas kesehatan (Faskes), serta mekanisme rujukan ke rumah sakit.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemkab Simalungun, di antaranya Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Frenki Purba, Kadis Ketenagakerjaan Riando P. Purba, Kadis Kesehatan Edwin Tony SM Simanjuntak, serta Direktur RSUD Perdagangan.
Dengan upaya ini, diharapkan semakin banyak masyarakat Simalungun yang terlindungi dalam program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, sehingga kesejahteraan mereka dapat lebih terjamin.
🔺Ilham Lubis
Related posts:
