Hamparan Perak MATANEWSTV com — Proyek peningkatan ruas jalan di Dusun Karang Luas-Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, seharusnya membawa kemajuan bagi daerah ini.
Namun, proyek yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 sebesar Rp. 7.387.021.000,00 ini kini menjadi sorotan publik akibat dugaan penyimpangan anggaran dan kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar.
Proyek yang dikerjakan oleh CV Sejahtera Jaya, dengan nomor kontrak 000.3.2/4038, dimulai pada April 2024 dan dijadwalkan selesai pada Agustus 2024.
Namun, investigasi lapangan mengungkap sejumlah kejanggalan. Tidak ada informasi detail mengenai luas dan panjang jalan yang sedang dibangun, dan dugaan markup anggaran muncul karena ketebalan aspal dan cor semen yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB).
“Ketebalan aspal sangat tipis, jauh dari yang dijanjikan. Pengerasan jalan juga minim campuran batu, sehingga kualitasnya diragukan,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Lebih parah lagi, plang proyek tidak mencantumkan konsultan pengawas, memicu pertanyaan mengenai transparansi dan pengawasan proyek. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi.
“Kami merasa proyek ini dikerjakan asal-asalan. Bagaimana mungkin proyek dengan anggaran besar tidak diawasi dengan baik?” keluh warga lainnya.
Aktivis sosial turut angkat bicara, menuntut aparat penegak hukum dan kejaksaan segera melakukan penyelidikan mendalam.
Mereka menilai proyek ini menunjukkan indikasi kuat ketidakprofesionalan dan pengelolaan yang buruk.
“Kami mendesak aparat hukum untuk bertindak tegas. Uang rakyat tidak boleh disalahgunakan untuk proyek yang kualitasnya buruk,” tegas Purwanto, seorang aktivis sosial.
Upaya untuk mendapatkan klarifikasi dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDAMBK) Kabupaten Deli Serdang serta pelaksana proyek hingga kini belum membuahkan hasil.
Ketidakjelasan informasi dari pihak terkait hanya menambah kecurigaan publik.
Kasus ini menjadi catatan penting mengenai betapa krusialnya transparansi dan pengawasan ketat dalam setiap proyek pembangunan, terutama yang menggunakan dana publik.
Warga dan aktivis berharap agar pihak berwenang segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan proyek dilaksanakan dengan profesional dan sesuai standar yang telah ditetapkan, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
(Nain).
