MATANEWSTV.com | Medan — Dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di Sumatera Utara memasuki fase krusial. Pelapor bersama tim kuasa hukum secara resmi menyerahkan sejumlah bukti penting kepada aparat pengawasan ketenagakerjaan, menuntut respons cepat dan penegakan hukum yang tidak setengah hati.
Penyerahan dokumen dilakukan pada Jumat (24/4/2026) kepada Kepala Seksi Penegakan Hukum UPT I Pengawasan Ketenagakerjaan Sumatera Utara. Berkas yang diserahkan tidak ringan: slip gaji, data absensi pekerja, hingga rekening koran yang diduga menjadi kunci untuk mengurai persoalan hubungan kerja dan dugaan pelanggaran hak normatif pekerja.
Kuasa hukum pelapor menegaskan, dokumen tersebut bukan sekadar formalitas administratif. Data yang disampaikan dinilai merepresentasikan kondisi riil di lapangan, termasuk indikasi kuat adanya ketidaksesuaian antara hak pekerja dan kewajiban perusahaan.
“Ini bukan pelengkap berkas. Ini alat bukti yang bisa mengungkap fakta sebenarnya. Kami minta aparat pengawas bekerja objektif dan profesional,” tegas kuasa hukum pelapor.
Pihak Wasnaker Sumut menerima langsung berkas tersebut dan menyatakan akan menjadikannya bagian dari proses pemeriksaan serta telaah hukum lanjutan. Namun, tekanan publik mulai menguat agar proses tidak berhenti di meja administrasi.
Kuasa hukum pelapor secara terbuka mendesak agar pengawasan ketenagakerjaan tidak berjalan lambat. Verifikasi, pemeriksaan lapangan, hingga rekomendasi penindakan hukum diminta segera dilakukan apabila ditemukan pelanggaran.
Langkah penyerahan bukti ini menjadi penanda bahwa sengketa ketenagakerjaan tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan internal semata. Hak normatif pekerja yang dijamin undang-undang menjadi taruhan, sekaligus ujian bagi keberanian aparat dalam menegakkan aturan.
Kini, sorotan publik tertuju pada langkah berikutnya: apakah Wasnaker Sumut akan bergerak cepat dan tegas, atau justru kembali terjebak dalam pola birokrasi yang berlarut.
(Red)
