Sumut | MataNewsTv.com
Simalungun (26/9/2025) — Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., menghadiri rapat koordinasi strategis penyelesaian konflik lahan antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan masyarakat Nagori Sihaporas. Pertemuan yang digelar di Aula Balei Harungguan Djabanten Damanik, Kantor Bupati Simalungun, Rabu (24/9), bertujuan mencari solusi damai atas sengketa yang telah berlangsung lama dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.
Rapat dipimpin Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih dan dihadiri unsur Forkopimda, di antaranya Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga, Dandim 0227 Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana, Kajari Simalungun Irfan Hergianto SH MH, Pasiintel Korem 022 PT Robert Situmeang, Wakil Ketua DPRD Jefra Manurung, Sekda Mixnon Simamora, serta pihak terkait lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, PT TPL menjelaskan dasar hukum konsesi lahan sejak 1992 dengan izin SK 1981 tahun 2004 seluas 18 ribu hektar, di mana 9 ribu hektar sudah ditanami. Sementara masyarakat Sihaporas yang tergabung dalam Lamtoras menegaskan tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang diambil alih sejak masa Indorayon, sehingga mereka berupaya merebut kembali sejak 1998.
Namun klaim ini ditolak pemangku adat dan cendekiawan Simalungun. Mereka menegaskan tidak ada tanah adat non-Simalungun di wilayah tersebut, bahkan didukung data Balai Pemantapan Kawasan Hutan Medan yang menyebut kawasan itu adalah hutan negara register tanpa status hutan adat.
Kapolres Simalungun menegaskan sikap netral kepolisian dalam penegakan hukum.
“Kami membutuhkan dukungan semua pihak dan memastikan polisi tetap netral hingga ada keputusan pemerintah daerah,” ujarnya.
Dandim 0227 Simalungun mengingatkan agar konflik tidak berlarut karena berpotensi merugikan perekonomian daerah. Sementara Wakil Bupati menegaskan Pemkab akan mengkaji lebih lanjut dan merencanakan pertemuan lanjutan antara TPL dan Lamtoras tanpa intervensi pihak lain.
Rapat berakhir kondusif sekira pukul 13.10 WIB, sementara aparat kepolisian tetap bersiaga di lapangan guna mengantisipasi potensi gejolak.
(Ilham Lubis)
