Sumedang | matanewstv.com
Program pembangunan taman Desa Jayamekar, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, yang dianggarkan dalam APBDes 2023, diduga tidak terealisasi.
Berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diterima, anggaran untuk proyek tersebut cukup signifikan.
Namun, hingga awal Januari 2024, tidak ada tanda-tanda pembangunan fisik yang terlihat.
Anggaran tersebut dialokasikan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, sub-bidang pertanian dan peternakan, dengan fokus pada peningkatan produksi tanaman pangan dan peternakan.
Berikut rincian anggaran yang tercantum dalam RAB:
Rincian Anggaran
1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Belanja barang perlengkapan: Rp11.000.000
● Belanja bahan material:
● Baja ringan: Rp1.800.000
● Waring: Rp3.000.000
● Plastik UV: Rp500.000
● Reng kayu: Rp600.000
Belanja barang untuk masyarakat:
Polybag ukuran 35×35 (5.000 buah): Rp7.500.000
Bibit tanaman: Rp1.500.000
2. Peningkatan Produksi Peternakan
Pembuatan kandang ayam: Rp75.010.000
Pengadaan bibit ayam petelur (450 ekor): Rp78.750.000
Pakan ayam (5.325 kg): Rp47.925.000
Grat ayam (21 buah): Rp315.000
Kenyataan di Lapangan
Hingga kini, tidak ada aktivitas pembangunan taman maupun distribusi bahan material seperti baja ringan, plastik UV, atau bibit tanaman sebagaimana yang dirincikan dalam RAB.
Beberapa warga menyatakan keprihatinan atas ketidakjelasan proyek ini.
“Kami tidak pernah melihat adanya pembangunan taman atau distribusi bahan seperti baja ringan, plastik UV, atau bibit tanaman. Padahal, ini program yang dinanti masyarakat,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Tuntutan Transparansi
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jayamekar telah meminta pemerintah desa memberikan laporan pertanggungjawaban secara transparan terkait penggunaan anggaran tahun 2023. Dalam pernyataannya, ia menegaskan,
“Kami akan menggelar rapat evaluasi dan memanggil pihak terkait untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.”
Masyarakat juga mendesak pemerintah kecamatan dan instansi terkait untuk segera melakukan audit atas penggunaan anggaran tersebut.
Jika ditemukan indikasi penyimpangan, mereka meminta agar pihak yang bertanggung jawab segera diproses sesuai hukum yang berlaku.
Langkah Lanjut
Pembangunan desa seharusnya mengutamakan transparansi dan akuntabilitas agar manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dugaan seperti ini dapat mencoreng kepercayaan warga terhadap pengelolaan dana desa, yang sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan.
Hingga berita ini dirilis, pemerintah Desa Jayamekar belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan ini.
■TIM
