MATANEWSTV.com | Medan, Sumut – Kolaborasi wartawan yang tergabung dalam Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI) Kota Medan bersama LSM TKN Kenjiro Kompas Nusantara menggelar aksi damai di empat titik strategis Kota Medan, Senin (29/9/2025).
Aksi tersebut menjadi kritik terbuka terhadap kebijakan Pemkot Medan, lemahnya pengawasan DPRD, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan Satpol PP.
Massa menilai, kebijakan pemerintah saat ini lebih menguntungkan oligarki dan kelompok tertentu dibandingkan rakyat kecil.
Kritik Tajam untuk Pemkot dan DPRD
Ketua DPC PPDI Medan, Febri Turnip, S.Kom, menegaskan pemerintah harus menegakkan keadilan secara utuh tanpa pandang bulu.
“Kami berharap Pemkot Medan, DPRD, dan aparat hukum jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” tegas Febri.
Sementara itu, Ketua Umum LSM TKN Kenjiro Kompas Nusantara, Adi Lubis, menyoroti pembangunan komplek perumahan di Marelan yang diduga tak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Medan.
Respons Pemkot dan Satpol PP
Aksi damai di kantor Wali Kota Medan dan Satpol PP diterima langsung perwakilan Pemkot, Rico Waas, bersama Kasatpol PP Rahmad Harahap dan perwakilan Dinas Perkim.
Rahmad membantah tudingan terkait komplek perumahan Marelan.
“Komplek perumahan itu memiliki izin PBG sesuai data resmi dari pengelola,” jelasnya.
Namun, klaim tersebut ditolak keras oleh Adi Lubis. Ia menyebut proyek itu justru merusak rumah pribadinya yang berada di sekitar lokasi.
“Saya tegaskan, komplek Marelan itu tidak punya PBG. Rumah saya bahkan rusak akibat proyek tersebut,” katanya dengan nada tinggi.
Sorotan ke Polrestabes Medan
Tak berhenti di Pemkot, massa bergerak ke Polrestabes Medan. Mereka menuding penyidik Satreskrim tidak profesional dalam menangani sejumlah laporan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Polrestabes Medan mengundang perwakilan LSM TKN Kenjiro untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut.
Peran Pers & LSM
Aksi damai ini menegaskan peran penting pers dan lembaga masyarakat sebagai pengawal demokrasi dan kontrol sosial. Tuntutan mereka, agar kebijakan publik berpihak kepada rakyat, bukan pada segelintir kepentingan.
(Rosma Nurliana BrSiregar)
