KARIMUN | MATANEWSTV.com — Pemerintah menyatakan sikap tegas terhadap praktik ilegal dalam distribusi dan pengiriman ternak yang dinilai telah merugikan peternak serta mengancam ketahanan pangan nasional.
Aparat penegak hukum diminta bergerak tanpa kompromi untuk membongkar jaringan mafia ternak hingga ke akar, termasuk pihak-pihak yang bermain di balik lalu lintas distribusi antardaerah.
Penegasan itu disampaikan menyusul temuan pengiriman ternak dari wilayah yang tidak memiliki infrastruktur penerbangan memadai, seperti Tanjungpinang, dengan skema biaya yang dinilai tidak masuk akal. Pemerintah mencatat ongkos pengiriman ternak bisa mencapai Rp1,1 juta per ekor, sementara nilai produksi ternak hanya sekitar Rp3,5 juta.
“Ini jelas janggal. Kalau logika ekonomi saja sudah tidak masuk, apalagi dampaknya terhadap petani dan populasi ternak nasional. Praktik seperti ini tidak bisa dibiarkan,” ujar sumber pemerintah kepada Media, Kamis.
Tak hanya soal ekonomi, pemerintah menilai praktik distribusi ilegal ternak berkontribusi besar terhadap masuknya penyakit hewan menular berbahaya. Wabah yang merebak pada periode 2022–2023 disebut telah menghantam populasi sapi nasional secara brutal.
“Dalam waktu singkat, populasi sapi turun drastis dari sekitar 17 juta ekor menjadi hanya 10 juta ekor. Lebih dari 6 juta ekor mati. Ini bukan kerugian kecil, ini bencana nasional,” kata sumber tersebut.
Pemerintah menilai lemahnya pengawasan distribusi ternak dan praktik ilegal lintas daerah menjadi pintu masuk utama penyakit yang sebelumnya tidak pernah muncul selama lebih dari satu abad. Dampaknya menjalar luas—dari kehancuran ekonomi peternak hingga meningkatnya ketergantungan negara pada impor daging.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, siapa yang masih mau beternak? Kerugiannya bukan ratusan juta, tapi triliunan rupiah dalam skala nasional,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah memastikan penanganan kasus ini tidak akan setengah-setengah. Penindakan dilakukan melalui kerja sama lintas institusi, melibatkan Polri, TNI, Kejaksaan, serta instansi terkait lainnya. Seluruh rantai distribusi akan ditelusuri, termasuk aktor-aktor yang selama ini diduga kebal hukum.
Pemerintah juga menegaskan persoalan ini tidak boleh diseret ke ranah politik. Presiden, kata sumber tersebut, telah berulang kali menyampaikan komitmen kuat—termasuk di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)—untuk memperkuat ketahanan pangan dan melindungi petani lokal.
“Ini soal kepentingan bangsa. Soal persatuan dan keberpihakan pada petani. Negara tidak boleh kalah oleh mafia,” katanya.
Saat ini, aparat penegak hukum disebut tengah mengumpulkan data dan bukti terkait alur distribusi ternak serta potensi pelanggaran hukum yang terjadi. Pemerintah memastikan siapa pun yang terbukti membawa penyakit hewan, menyelundupkan ternak, atau bermain dalam praktik ilegal akan ditindak tegas.
“Tidak ada toleransi. Siapa pun yang merusak peternakan nasional dan membahayakan ketahanan pangan akan berhadapan dengan hukum. Ini demi kepentingan bangsa dan negara,” ujar sumber tersebut.
Liputan ( Yandriemars )
