Banjarnegara, Jawa Tengah | matanewstv.com
Dugaan penyalahgunaan dana bantuan bencana yang terjadi di Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, mulai terkuak. Bantuan yang seharusnya diterima secara utuh oleh warga terdampak bencana longsor pada 2024 lalu, diduga mengalami manipulasi oleh sejumlah oknum perangkat desa dan pihak terkait.
Peristiwa longsor yang terjadi sekitar H-7 sebelum Idulfitri 2024 itu mengakibatkan empat rumah milik lima kepala keluarga (KK) di RT 002, RW 10 terdampak parah.
Namun, sejumlah warga penerima bantuan mengaku tidak menerima bantuan sebagaimana mestinya.
Keluhan warga ini pertama kali mencuat setelah mereka menyampaikan permasalahan tersebut kepada LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Banjarnegara.
Ketua LSM GMBI Banjarnegara, Slamet, langsung menindaklanjuti laporan ini dengan mengumpulkan keterangan dari warga terdampak.
Saat ditemui awak media pada Kamis (6/2/2025), Slamet menyatakan bahwa pihaknya akan meminta klarifikasi dari Pemerintah Desa Punggelan terkait dugaan penyimpangan dana bantuan tersebut.
“Kami melihat ada indikasi kuat penyalahgunaan anggaran bantuan bencana yang terjadi pada H-7 Idulfitri 2024 lalu. Kami sudah mencoba menghubungi Kepala Desa Punggelan untuk bertemu dan membahas hal ini, tetapi pertemuan yang sudah disepakati akhirnya batal karena alasan pribadi dari kepala desa,” ungkap Slamet.
Bahkan, menurutnya, Kepala Desa Punggelan hanya memberikan jawaban singkat melalui pesan WhatsApp: “Mas, saya masih di Purwokerto… Ya, terserah njenengan. Monggo.”
Tidak hanya itu, Slamet juga menyayangkan sikap sejumlah oknum perangkat desa yang justru menekan Ketua RT setempat, Riyanto, setelah dirinya mengungkapkan persoalan ini ke LSM GMBI.
“Riyanto justru dimarahi dan dipersalahkan oleh empat oknum perangkat desa karena melapor ke kami, bukan langsung ke pihak desa. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak transparan dalam pengelolaan bantuan bencana ini,” tegas Slamet.
Saat ditemui di kediamannya, Riyanto, Ketua RT 002/RW 10, membenarkan bahwa ia menerima bantuan senilai Rp12 juta. Namun, ia mengungkapkan bahwa uang tersebut diminta kembali oleh oknum Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa.
“Awalnya saya menerima uang bantuan Rp12 juta, tapi kemudian diminta kembali. Sebagai gantinya, saya hanya menerima material berupa 10 kubik bata hebel, 50 batang besi ukuran 8, 20 batang besi ukuran 6, serta lima sak semen. Sementara untuk genteng, kami justru harus meminjam dari orang lain,” kata Riyanto.
Ia juga menyatakan bahwa dirinya ingin mengetahui secara pasti nilai bantuan yang seharusnya diterima.
“Saya bersyukur atas bantuan yang diberikan, tapi saya ingin tahu berapa sebenarnya nilai bantuan yang dikeluarkan untuk kami. Karena saat uang sudah saya terima, tiba-tiba diminta lagi,” tambahnya.
Atas dugaan penyimpangan ini, LSM GMBI meminta agar Inspektorat Banjarnegara dan pihak berwenang segera turun tangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap dana bantuan bencana di Desa Punggelan.
“Kami mendesak agar TPK desa Punggelan dan beberapa pihak terkait segera dicopot. Jika ini terus dibiarkan, bagaimana masa depan desa ini? Sudah saatnya desa Punggelan berbenah dan terbebas dari oknum-oknum yang menyalahgunakan dana bantuan,” tegas Slamet.
Ia juga mempertanyakan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penggunaan dana desa.
“Di desa ada BPD, tapi ke mana peran mereka dalam kasus ini? Sejauh mana pengawasan yang mereka lakukan?” kritiknya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepala Desa Punggelan masih belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyimpangan ini.
Namun, awak media akan terus mengawal perkembangan kasus ini demi transparansi dan keadilan bagi warga terdampak bencana.
■Kontributor:Asep Suherman SH/Tim
