Medan – Perhimpunan Mahasiswa (Perma) Labuhanbatu Selatan (Labusel) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Massa mendesak pencopotan sejumlah pejabat di Kejaksaan Negeri (Kejari) Labusel karena dinilai tidak optimal dalam memberantas korupsi.
Ketua Umum Perma Labusel, Amiruddin Siregar, S.H., menyampaikan adanya dugaan permasalahan di internal Kejari Labusel, khususnya pada seksi Pidana Khusus (Pidsus). Menurutnya, pengusutan kasus korupsi di Labusel saat ini terkesan jalan di tempat.
“Kami meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, Kasi Pidsus, beserta Kasi Intel,” ujar Amiruddin di depan Kasi Penkum Kejatisu, Medan.
Amiruddin menilai para pejabat tersebut tidak produktif dalam melakukan pengusutan tuntas dugaan korupsi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Padahal, menurutnya, banyak kasus yang sudah terlihat jelas secara transparan di depan publik namun belum tersentuh hukum secara maksimal.
“Kami sangat mengharapkan Kepala Kejari Labusel adalah sosok yang sanggup menjadikan daerah kami terbebas dari korupsi,” tegasnya.
Tak hanya ke Kejatisu, tuntutan ini juga ditujukan kepada Jaksa Agung RI, Prof. Dr. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.H. Massa meminta Jaksa Agung segera mengambil tindakan tegas berupa pencopotan jabatan Kajari, Kasi Pidsus, dan Kasi Intel Labusel.
Selain itu, Perma Labusel mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), Prof. Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum., untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan.
“Kami meminta Jamwas memproses, memeriksa, dan merekomendasikan pencopotan pejabat di Kejari Labusel yang tidak optimal dan tidak produktif dalam mengusut tuntas dugaan korupsi,” lanjut Amiruddin.
Amiruddin memastikan bahwa pihaknya tidak akan berhenti sampai di sini. Mereka berkomitmen akan terus mengawal laporan dan tuntutan ini hingga dikabulkan oleh pimpinan Kejaksaan.
“Kami akan terus kawal permohonan kami ini hingga aksi berjilid-jilid sampai permohonan kami dikabulkan demi kebaikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang maju dan jauh dari korupsi,” pungkasnya.
