SUMUT 🔷 matanewstv.com
MATANEWSTV.com | LABUSEL – Kondisi keuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) diperkirakan mengalami penurunan drastis pada Tahun Anggaran (TA) 2026.
Meski pemerintah pusat bersama DPR RI telah menyepakati penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional sebesar Rp43 triliun, Labusel justru tidak kecipratan tambahan dana.
Data menunjukkan, TKD untuk Labusel yang pada TA 2025 masih berada di kisaran Rp900 miliar, bakal terjun bebas menjadi sekitar Rp600 miliar pada TA 2026.
Rinciannya, Dana Desa (DD) sekitar Rp51 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp37 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp418 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Rp125 miliar.
Dengan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan hanya Rp100 miliar—namun realisasinya selama ini tak pernah mencapai target, rata-rata hanya sekitar Rp70 miliar—APBD Labusel 2026 diperkirakan hanya berkisar Rp700 miliar.
Angka ini turun tajam dari APBD 2025 yang mencapai sekitar Rp1 triliun.
“Kalau melihat proyeksi APBD 2026, untuk belanja wajib saja sudah mencapai Rp640 miliar. Itu artinya, hanya sedikit ruang fiskal yang tersisa untuk kepentingan masyarakat. Menyedihkan,” ujar Anggota DPRD Labuhanbatu Selatan dari Fraksi Hanura, Ruslan Tambak, dalam pernyataannya di Hutagodang, Kamis (25/9/2025).
Dorongan Optimalisasi PAD
Menurut Ruslan, solusi utama peningkatan APBD hanya ada dua, yaitu mengoptimalkan PAD dan memperjuangkan TKD dari pusat maupun provinsi.
Namun ia menekankan, optimalisasi PAD bukan berarti menambah beban pajak, melainkan memastikan pemungutan dilakukan secara adil, jujur, dan transparan.
“Jangan sampai yang miskin kita pajaki, sementara yang kaya atau perusahaan besar dibiarkan. Pemungutan PAD harus adil dan jangan masuk ke kantong pribadi,” tegasnya.
Ia bahkan mengusulkan pembentukan Satgas Peningkatan PAD serta inisiatif pansus dari DPRD untuk mengawal transparansi pemungutan pajak dan retribusi.
Lobi ke Pusat dan Efisiensi Anggaran
Selain PAD, Ruslan mendorong eksekutif dan legislatif bersatu melakukan lobi ke pemerintah pusat maupun provinsi agar Labusel mendapat tambahan dana. Termasuk memanfaatkan peluang dari Dana Inpres, kementerian, lembaga nasional, hingga CSR perusahaan.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Beberapa pos yang dinilai bisa dipangkas antara lain belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, sewa gedung, jasa konsultan, pengadaan peralatan, hingga kendaraan dinas.
“Bahkan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) dan anggaran hibah juga perlu dievaluasi. Rasanya kurang tepat hibah tetap digelontorkan sementara fiskal kita sedang dalam kondisi mengkhawatirkan,” tambahnya.
Panggilan Moral
Ruslan mengingatkan, penyusunan APBD 2026 harus sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat, provinsi, serta visi misi kepala daerah.
Fokusnya pada kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi, infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Terus terang, saya sedih sekaligus tertantang dengan keadaan fiskal kita tahun depan. Kalau salah kelola, pintu defisit sudah terbuka lebar. Karena itu, saatnya kita bergerak bersama. Kalau kita mau, kita pasti bisa,” tandasnya.
Ruslan menutup pernyataannya dengan menyebut tulisan reflektif ini sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus konstitusional di tahun pertama ia menjabat sebagai anggota DPRD Labuhanbatu Selatan.
(Ali Doar Nasution SPd)
