MATANEWSTV.com |Labusel – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Syahdian Purba Siboro, saat menyampaikan Nota Pengantar sekaligus Nota Jawaban Pemerintah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan.
Dalam penyampaian nota pengantar, Wakil Bupati menegaskan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat atas pelaksanaan pengelolaan keuangan selama Tahun Anggaran 2025. Dokumen tersebut telah disusun berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga kembali mencatatkan prestasi dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kali secara berturut-turut. Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp947,99 miliar atau 94,78 persen dari target sebesar Rp1 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp907,94 miliar atau 85,13 persen dari pagu anggaran, sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp40,05 miliar.
Di sisi pembiayaan, realisasi mencapai Rp74,39 miliar dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp114,45 miliar, yang sebagian telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Setelah penyampaian nota pengantar, Gabungan Fraksi DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan pandangan umum terhadap Ranperda tersebut. Menindaklanjuti pandangan fraksi, pada rapat paripurna berikutnya Wakil Bupati menyampaikan Nota Jawaban Pemerintah atas berbagai masukan, saran, dan kritik yang disampaikan DPRD.
Dalam nota jawaban, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dukungan serta masukan yang diberikan selama proses pembahasan Ranperda. Pemerintah juga menyambut baik persetujuan DPRD untuk melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.
Wakil Bupati menegaskan bahwa setiap pandangan, kritik, maupun saran dari Gabungan Fraksi DPRD dipandang sebagai masukan konstruktif untuk menyempurnakan substansi Ranperda. Adapun berbagai hal yang bersifat teknis akan dibahas lebih lanjut pada tahapan pembahasan bersama.
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berharap seluruh proses pembahasan Ranperda dapat berjalan secara produktif hingga memperoleh persetujuan bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai bentuk nyata akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Mengakhiri penyampaiannya, Wakil Bupati mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga sinergi yang telah terjalin dengan baik antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan DPRD terus terpelihara dalam mewujudkan pembangunan daerah yang semakin maju. Bersama Fery-Syahdian, Labusel Kampung Kita, Kita Bangun, Kita Jaga, Kita Rawat,” tutup Wakil Bupati.
• Ali Doar Nasution, S.Pd
