Indeks

Solar Subsidi Diduga Tak Tepat Sasaran di Belawan, KJM-B Desak Pertamina dan APH Turun Tangan

matanewstv.com

Medan Belawan –   MATANEWSTV.com —Distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kecamatan Medan Belawan diduga menyimpang dari peruntukannya.

Solar subsidi yang seharusnya dialokasikan untuk nelayan tradisional, justru terlihat dimuat dalam jumlah besar oleh becak barang di salah satu SPBU wilayah tersebut.

Pantauan Kolaborasi Jurnalis Medan-Belawan (KJM-B) menyebutkan bahwa aktivitas pengisian solar bersubsidi dalam jeriken kerap dilakukan di SPBU 14.204.1120 di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kampung Salam, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan.

Dalam praktiknya, satu becak barang bisa mengisi hingga 12 jeriken berkapasitas 50–60 liter, lalu mengangkut solar subsidi itu ke lokasi tertentu.

“Pengisian ini dilakukan berulang, bisa 4–5 kali dalam sehari,” ujar Ketua KJM-B Ivan Hutabarat kepada wartawan, Senin, 1 Juli 2025.

Saat dikonfirmasi, salah satu perwakilan SPBU berdalih bahwa solar tersebut diperuntukkan bagi nelayan tradisional.

“Ini untuk kebutuhan nelayan, bang. Berdasarkan rekomendasi dari Pertamina,” kata pria yang enggan menyebutkan namanya.

Namun, Ivan mempertanyakan keabsahan distribusi tersebut. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) dan pihak Pertamina untuk segera melakukan investigasi.

“Kalau betul untuk nelayan, tentu harus ada pengawasan ketat. Tapi kalau tidak tepat sasaran, ini jelas penyalahgunaan,” tegasnya.

Ivan merinci potensi volume solar subsidi yang beredar.

Satu becak barang bisa mengangkut 600 liter solar per pengisian. Jika dilakukan dua kali sehari, maka satu becak bisa membawa 1.200 liter.

Bila dikalikan tiga becak yang beroperasi, maka totalnya mencapai 3.600 liter per hari atau lebih dari 10.000 liter dalam sebulan.

“Kami mencatat BBM subsidi ini dibawa ke beberapa lokasi, seperti Pajak Baru di Kelurahan Belawan Bahagia dan kawasan Pulau Sicanang. Tidak menutup kemungkinan ada titik lain di sejumlah kelurahan di Medan Belawan,” ungkap Ivan.

KJM-B mendesak agar Pertamina dan aparat penegak hukum segera turun ke lapangan dan memastikan distribusi solar subsidi benar-benar tepat sasaran.

“Kalau tidak diawasi, BBM yang seharusnya mendukung produktivitas nelayan tradisional justru bisa jatuh ke tangan yang salah,” ujarnya.

(FS)

Exit mobile version