SINEWS.id, LANGKAT — Anggota MPR RI K.H. Muhammad Nuh, M.S.P menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama masyarakat adat Melayu di pesisir Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Senin (14/9/2026). Acara yang berlangsung atas kerja sama dengan Kerukunan Masyarakat Melayu Pesisir (KEMASS Sumut) ini mengusung nilai-nilai kebangsaan yang dipadukan dengan kebudayaan maritim sebagai identitas utama warga pesisir.
Materi Empat Pilar MPR RI yang disosialisasikan mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pemaparannya, K.H. Muhammad Nuh menegaskan bahwa nilai keislaman dan kebangsaan tidak saling bertentangan, melainkan saling menguatkan. Pendekatan tersebut mencerminkan rekam jejak M. Nuh sebagai sosok kiai, intelektual, dan politikus yang lihai menjembatani tradisi pesantren dengan dinamika kebangsaan modern.
Senator M. Nuh turut menyoroti rekam jejak sejarah masyarakat Melayu pesisir yang memegang peran strategis dalam peta kemaritiman Nusantara. Komunitas Orang Laut yang beraktivitas di atas perahu dan sampan tercatat pernah menjadi armada pelindung jalur pelayaran, prajurit laut, hingga pilar perdagangan kerajaan-kerajaan Melayu, seperti Sriwijaya, Malaka, hingga Johor.
Kesadaran hukum maritim bangsa Melayu juga telah mengakar kuat sejak abad ke-14 hingga ke-15 melalui kehadiran Undang-Undang Laut Melaka. Regulasi kuno tersebut mengatur tata cara pelayaran, keselamatan armada, hingga hak dan kewajiban nakhoda beserta para anak buah kapal (ABK). K.H. Muhammad Nuh menghubungkan warisan sejarah tersebut dengan makna Pancasila, terutama sila Persatuan Indonesia, di mana tradisi gotong royong nelayan menjaga laut menjadi wujud riil pengamalan nilai-nilai kebangsaan.
Jejak kontribusi warga pesisir pun terus berlanjut hingga kini. Di Desa Perupuk, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, para istri nelayan mendapat pelatihan mengolah limbah biota laut—seperti cangkang kerang, bintang laut, dan gabus laut—menjadi produk kerajinan bernilai ekonomi tingi. Program pemberdayaan yang digagas akademisi Universitas Negeri Medan ini terbukti ampuh mendongkrak perekonomian keluarga sekaligus mengangkat kembali estetika budaya Melayu pesisir.
Ketua KEMASS Sumut memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya agenda sosialisasi ini. Pihaknya menegaskan komitmen masyarakat Melayu pesisir Langkat untuk terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, khususnya pada sektor kemaritiman dan pelestarian budaya. Dari laut, warga belajar memahami arti penting persatuan, keberanian, dan gotong royong yang menjadi inti dari Empat Pilar MPR RI.
Acara yang digelar pada 14 September 2026 tersebut dihadiri oleh jajaran tokoh adat, nelayan, pelaku usaha maritim, hingga generasi muda setempat. Kegiatan diakhiri dengan ikrar komitmen bersama untuk menjadikan Empat Pilar sebagai landasan utama dalam menjaga ekosistem perairan Selat Malaka serta menguatkan peran masyarakat pesisir bagi Indonesia.
Penguatan nilai kebangsaan berbasis kultur maritim di wilayah pesisir Sumatera Utara memiliki nilai strategis tersendiri, mengingat kawasan Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran niaga terpadat di dunia. Tantangan geopolitik, pembalakan liar sumber daya laut (illegal fishing), serta kerusakan ekosistem perairan menjadi isu nyata yang kerap dihadapi oleh para nelayan lokal di sepanjang garis pantai Langkat hingga Batubara.
Di sisi lain, potensi ekonomi kreatif berbasis pengelolaan limbah laut dan hasil perikanan masih memerlukan dukungan program hilirisasi yang berkelanjutan dari pemerintah daerah maupun pusat. Sinergi antara lembaga legislatif seperti MPR/DPD RI, akademisi perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan lokal dipandang sebagai modal sosial yang krusial untuk memastikan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat sejalan dengan terjaganya kedaulatan laut nasional.
