BANDA ACEH, SINEWS.ID – Memasuki tahun 2026, Pemerintah Aceh melakukan penyesuaian signifikan terhadap program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Agar hak akses kesehatan tidak terhambat dan status kepesertaan JKN tetap aktif, warga Aceh kini diwajibkan untuk memantau status desil ekonomi mereka secara berkala.
Langkah ini menyusul kebijakan baru yang menetapkan bahwa tidak semua lapisan masyarakat lagi ditanggung oleh anggaran daerah. Penentuan kelayakan penerima JKA kini sangat bergantung pada kategori desil yang tercatat dalam sistem data kesejahteraan terbaru. Jangan sampai status JKN Anda menjadi nonaktif hanya karena ketidaktahuan informasi pembaharuan data ini.
Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah masih tercover dalam program JKA atau tidak, berikut adalah langkah-langkah terbaru tahun 2026 untuk melakukan pengecekan desil secara mandiri:
-
Akses Laman Resmi: Kunjungi situs portal transparansi Data Terpadu Sosial Ekonomi (DTSEN) Aceh di alamat
datawarga.acehprov.go.id. -
Input Identitas: Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Kartu Keluarga (KK) Anda pada kolom yang tersedia.
-
Verifikasi Keamanan: Isi kode captcha atau hasil penjumlahan angka yang muncul untuk memastikan Anda bukan robot.
-
Cek Hasil: Klik tombol “Cek Data”. Sistem akan secara otomatis menampilkan status desil Anda (1 sampai 10) serta status kepesertaan JKA.
Pemerintah menghimbau bagi warga yang masuk dalam kategori desil menengah ke atas (Desil 8-10) untuk mulai beralih ke kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri guna menghindari kendala saat membutuhkan layanan medis secara mendadak.
Sebagai informasi tambahan, Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang dibagi menjadi sepuluh bagian. Desil 1 mewakili 10% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah (sangat miskin), sementara Desil 10 mewakili 10% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi (paling mampu).
Mulai 1 Mei 2026, berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026, pemerintah daerah hanya memfokuskan pembiayaan JKA untuk masyarakat yang berada di Desil 6 dan Desil 7. Sementara itu, kelompok masyarakat yang masuk dalam Desil 1 hingga Desil 5 umumnya sudah ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui skema PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN. Penyesuaian ini diambil akibat menurunnya dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, sehingga diperlukan efisiensi anggaran agar bantuan kesehatan benar-benar tepat sasaran bagi warga yang paling membutuhkan.
Bagi warga yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi riil (misal: masuk desil mampu padahal tidak mampu), Pemerintah Aceh menyediakan mekanisme sanggah melalui pemerintah gampong setempat dengan membawa bukti dokumen pendukung yang sah untuk diverifikasi ulang. (SN/Hsb)
